Jelang Pengumuman Pilpres 2019! Petinggi PAN, Golkar, PDIP dan PPP Serukan Hal Ini ke Rakyat & Kader

Jelang Pengumuman Pilpres 2019! Petinggi PAN, Golkar, PDIP dan PPP Serukan Hal Ini ke Rakyat & Kader

Komisi Pemilihan Umum atau KPU dijadwalkan akan mengumumkan hasil Pilpres 2019 pada Rabu (22/05/2019) mendatang.

Jelang pengumuman hasil Pilpres 2019 pada Rabu (22/5/2019), sejumlah tokoh nasional dan petinggi partai meminta masyarakat khususnya para kader untuk menjaga suasana damai.

Seperti diketahui gerakan yang disebut people power dalam menyikapi hasil pilpres pertama kali dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Belakangan, Amien mengganti istilah people power menjadi gerakan kedaulatan rakyat.

Gerakan tersebut diserukan untuk menolak hasil pilpres yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei karena diduga telah terjadi kecurangan.

Baca: Disoal Tak Perlu Ada Mahkamah Konstitusi(MK), Mahfud MD: Asal Rakyat Setuju Lewat MPR & DPR, Ya Jadi

Baca: Data 91,47% Situng KPU, Sisa 69.332 TPS! Hasil Pilpres Terbaru 2019 Senin 20 Mei Jokowi dan Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai saat ini seluruh elite partai politik sebaiknya mengimbau para kadernya agar menciptakan suasana yang kondusif dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.

Ia juga mengimbau kader PAN agar tidak terlibat dalam gerakan-gerakan bersifat destruktif yang muncul pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019.

"Saya pikir bagaimana masing-masing partai memberikan imbauan kepada para anggotanya untuk tidak ikutan gerakan apa pun itu namanya. People power atau yang sudah berganti nama," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Intinya tidak ikut gerakan-gerakan yang menimbulkan keresahan dan kerusakan, yang pada akhirnya akan menimbulkan setback (kemunduran) besar bagi demokrasi kita. Itu adalah tanggung jawab partai masing-masing," tutur dia dikutip dari Kompas.com. 

Bara menilai pengerahan massa dalam jumlah yang besar untuk menolak hasil pilpres berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara yang telah menyelenggarakan pemilu.

Selain itu, ia berpandangan bahwa gerakan people power akan menimbulkan kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Jadi yang berbahaya dari konsep people power ini, walaupun saya juga tidak yakin akan berkembang dan sudah ada penolakan, menimbulkan delegitimasi. Menimbulkan distrust kepada lembaga demokrasi resmi yang justru sedang bekerja keras menyelesaikan proses ini," kata Bara.

"Itu sangat berbahaya dan kami PAN mendorong agar tidak terjadi setback (kemunduran) demokrasi. Salah satu syarat utama kuatnya demokrasi adalah kepercayaan terhadap institusi-institusi publik," ucapnya.

Baca: Koalisi BPN Prabowo-Sandi Susut, Elit Demokrat Ferdinand Hutahean Tarik Dukungan, Ini Alasannya

Baca: Bawaslu: BPN Tak Bisa Tunjukkan Bukti Dugaan Pelanggaran Terjadi TSM, Ini Tanggapan KPU dan BPN

PDIP Tak Gerakkan Massa 

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan partainya tak akan menggerakkan massa saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019.

"PDI Perjuangan menegaskan tidak akan melakukan konsentrasi massa pada tanggal 22 Mei 2019 tersebut," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (20/5/2019).

"Massa riil itu ya rakyat sendiri. Puncak rekapitulasi nasional tersebut harus menjadi bagian instrumen peningkatan demokrasi Indonesia," lanjut dia.

Menyikapi kelompok yang hendak berdemonstrasi di depan Kantor KPU saat penetapan hasil Pilpres 2019, Hasto mengatakan, hal tersebut merupakan dinamika politik yang menjadi bagian dari pendewasaan demokrasi di Indonesia.

Namun, ia mengatakan, cara tersebut tidak akan efektif karena tak akan mengubah hasil Pilpres 2019 yang akan ditetapkan KPU.

Sebab, penetapan hasil pilpres oleh KPU telah dilegitimasi oleh rakyat melalui UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, kata Hasto, legitimasi hasil Pilpres 2019 semakin kuat lantaran didukung oleh partisipasi pemilih yang tinggi yakni di atas 80 persen.

Ia juga mengingatkan pihak-pihak yang memaksakan kehendaknya terkait hasil Pilpres 2019 sama saja melakukan tindakan inkonstitusional dan melanggar hukum.

Hasto mengatakan, mereka akan berhadapan dengan hukum jika masih memaksakan kehendaknya. Hasto optimistis penetapan hasil Pilpres 2019 akan berlangsung aman karena Polri dan TNI solid dalam menjaga keamanan.

"Politik nasional aman dan terkendali. Demikian halnya sistem dan mekanisme hukum negara, mampu menindak siapa pun yang mengganggu ketertiban umum," kata Hasto.

"Mereka yang mau bertindak inkonstitusional akan berhadapan dengan hukum negara dan kekuatan rakyat itu sendiri," lanjut dia.

PPP Ajak Doakan Capres-Cawapres Terpilih

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengingatkan bahwa hari penetapan hasil Pemilu 2019 tanggal 22 Mei masih dalam momen Ramadhan.

Dia mengimbau masyarakat untuk menyikapi hari itu dengan mendoakan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

"Menyikapinya dengan doa dan ibadah bersama agar yang diberi amanah memimpin negara ini lima tahun ke depan dapat menjalankannya dengan baik," ujar Arsul ketika dihubungi, Senin (20/5/2019).

Jika tidak setuju dengan hasilnya, Arsul mengingatkan peserta pemilu untuk menempuh jalur konstitusional.

Caranya adalah dengan mengajukan gugatan sengketa pemilu kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Arsul mengatakan, jangan sampai ketidakpuasan terhadap hasil pemilu diekspresikan dengan cara-cara yang mengganggu ibadah Ramadhan.

"PPP mengharapkan agar kekhusyukan puasa dan ibadah Ramadan tidak terganggu dengan aktivitas yang berpotensi merusak kekhusyukan ibadah seperti demo yang biasanya disertai dengan ekspresi suudzon atau bahkan lebih jauh lagi, fitnah dan ujaran kebencian," kata Arsul.

Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedianya akan menetapkan hasil pemilu pada 22 Mei 2019.

Jika tidak ada sengketa, pemenang Pilpres akan diumumkan tiga hari setelah penetapan.

Jaga Suasana Kondusif

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengajak kader dan pendukung partainya untuk menjaga suasana kondusif pada hari pengumuman Pemilu 2019 pada Rabu (22/5/2019).

Terkait hasil Pemilihan Presiden 2019, Ace meminta semua kader untuk menerima hasil penetapan KPU.

"Kami minta kepada seluruh kader Partai Golkar untuk menerima hasil Pilpres ini," ujar Ace ketika dihubungi, Senin (20/5/2019).

Sementara, untuk Pileg, DPP Golkar menyerahkannya kepada masing-masing caleg.

Namun, DPP Golkar mengimbau caleg yang ingin mempersoalkan hasil pileg untuk menggunakan jalan konstitusional.

Selain itu, gugatan juga harus dilengkapi dengan bukti yang kuat. Kepada masyarakat, DPP Golkar berharap bisa ikut menjaga suasana kondusif.

Pendukung Partai Golkar diminta untuk percaya pada hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan penyelenggara pemilu.

"Kita tidak perlu menekan penyelenggara pemilu dengan berdemontrasi turun ke jalan. Jika ada hal yang tidak puas atas pelaksanaan pemilu ini, kita bisa salurkan pada mekanisme yang diatur dalam UU," kata Ace.

Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedianya akan menetapkan hasil pemilu pada 22 Mei 2019. Jika tidak ada sengketa, pemenang Pilpres akan diumumkan tiga hari setelah penetapan. (*)

Lebih dekat dengan kami, follow akun Instagram (IG) Tribun Pontianak :