Upaya Tekan Kenaikan Harga dan Inflasi, TPID Kota Pontianak Gelar Rapat Koordonasi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak yang terdiri dari berbagai stakeholder terkait seperti Pemerintah Kota Pontianak, Bank Indonesia, BPS, Bulog, Kepolisian dan lainnya menggelar rapat koordinasi mengantisipasi terjadinya kenaikan harga terus menerus atau inflasi saat Ramadan hingga menjelang lebaran.

Kegiata yang bertema high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak ini, berlangsung di Aula Abdul Muis Muin, Kantor Bappeda Kota Pontianak, Selasa (7/5/2019).

Beberapa komoditi yang menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan diantisipasi adalah, daging ayam, telur ayam, gula, beras, minyak goreng dan daging. Sementara yang lainnya juga mempengaruhi tapi tidak dominan.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan memimpin langsung pertemuan membahas stategi menanggulangi inflasi yang terjadi. Pontianak sebagai ibu kota provinsi ia yakini bahwa perputaran ekonomi Kalbar besar di Kota Pontianak ini.

"Raker TPID ini sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya. Ini semata-mata untuk mengendalikan inflasi. Inflasi harus kita kontrol agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan di Kota Pontianak," ucap Bahasan saat diwawancarai, Selasa (7/5/2019).

Bahasan menegaskan TPID akan bekerja keras memantau bagaimana harga bahan pokok yang ada tidak akan naik.

"Pemerintah Kota Pontianak akan berusaha mengelola inflasi ini. Sebab inflasi ini akan berperanguh nanti pada daya beli masyarakat kita," tambahnya.

Baca: Satlantas Polresta Pontianak Bakal Razia Balap Liar

Baca: IKIP PGRI PontianakTerus Kembangkan Sayap, Kali Ini Kerjasama dengan Dua Universitas Luar Negeri

Saat rapat koordinasi, satu persatu yang hadir baik dari Pertamina, Garuda, Kepolisian, BPS, Bank Indonesia dan Bulog ditanyai satu persatu mengenai langkah yang diambil dalam mengendalikan inflasi di Pontianak.

Sementara ada usulan dari Bank Indonesia terkait pembentukan toko atau warung milik Pemkot Pontianak sehingga mampu melakukan intervensi harga di pasaran disambutnya baik.

Bahasan menegaskan persoalan yang disampaikan Bank Indonesia membuat toko atau warung seperti DKI Jakarta sehingga bisa mengintervensi pasar secara langsung adalah hal yang harus disambut baik.

"Kita akan kaji hal itu, untuk membuat semacam BUMD sehingga dapat memantau pasar secara khusus dan apabila terjadi kenaikan harga dapat langsung dinetralisir, kemudian pedangan tidak semena-mena menaikan harga," tegasnya.

Bahasan menegaskan akan melakukan kajian bersama TPID terkait saat Bank Indonesia membuat semacam toko milik Pemkot tersebut.

"Saya juga sampaikan pada masyarakat berdasarkan rapat kita hari ini semua stok pangan aman, mulai dari stok beras, gula, minyak goreng dan daging aman. Bahkan menurut Bulog bisa aman untuk lima bulan kedepan," ujarnya.

Namun di Pontianak ada sedikit persoalan, padahal pemerintah telah menyiapkan daging beku dengan harga Rp 80 ribu, tapi masyarakat disebutnya masih menginginkan daging segar yang harganya jauh lebih tinggi.

Ia meminta masyarakat untuk tidak membeli sesuatu secara berlebihan dan tidak termanfaatkan dengan baik sehingga mubajir..

Potensi THR
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalbar, Prijono menjelaskan beberapa faktor yang akan mempengarhui inflasi dan itu harus diantisipasi sejak dini pemerintah daerah setempat.

Ia menjabarkan setidaknya ada lima item resiko tekanan inflasi yang harus menjadi perhatian.

Pertama adalah tingkat tarif angkutan udara yang tinggi. Kedua, kenaikan biaya pokok penyediaan pembangkit listrik. Ketiga, bencana alam pada sentra daerah produsen pangan. Keempat, kabakaran hutan dan lahan yang membuat bahaya asap dan anomali cuaca.

Kemudian, kelima atau yang terakhir adalah pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), karena mendorong peningkatan ekspektasi harga barang dan jasa sehingga mendorong inflasi secara umum.

"Sebetulnya dari kajian bahwa komoditas yang menyumbang inflasi dari tahun ke tahun tidak berubah, itu-itu saja seperti daging ayam, telur ayam, cabe rawit, cabe merah, bawang, gula pasir dan minyak goreng," ucap Kepala BI Perwakilan Kalbar, Prijono.

Hal ini diantisipasi jangka pendek selama Ramadan hingga lebaran, kenaikan ini bisa dijawab secara struktural dan sementara atau ad hock

Selama ramadan harga komoditas tersebut harus dijaga dengan cara operasi pasar, selain itu juga dengan kelancaran distribusi terutama barang pangan yang bukan berasal dari Pontianak seperti wortel, cabe dan lainnya.

Lanjut disampaikannya pendistribusian pangan harus dipastikan lancar untuk mengendalikan inflasi. Bahkan apabila terjadi sesuatundan lain hal dengan cuaca atau transportasi laut misalnya tak bisa masuk di Pontianak tapi yang berkaitan dengan makanan harus tetap mendapatkan prioritas untuk masuk ke pasar.

"Yang tidak kalah penting juga berkonsumsi dengan bijak. Konsumsi jika berlebihan akan mubazir hal itulah yang menjadi penyebab pedagang menaikkan harga ketika banyak permintaan," tambahnya.

Prijono menjelaskan BI juga akan melakukan pertemuan dengan pimpinan Ponpes, ulama dan tokoh agama untuk menyampaikan agar masyarakat berkonsumsi dengan lebih bijak jangan berlebihan tapi tidak dikonsumsi .

Kemudian berkaitan THR juga menjadi penyebab inflasi dijelaskannya karena masyarakat memegang uang lebih, namun ia menyarankan agar selalu berbelanja sesuai kebutuhan bukan keinginan.

"BI tetap mengamati dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait harga pangan dan kecukupan uang. Tanpa sinergitas tidak mungkin satu lembaga bisa menyelesaikan satu permasalahan dengan baik," tegasnya.