Gidot MoU dengan Kejari Bengkayang

Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Gidot MoU dengan Kejari Bengkayang
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama (MoU) di Bidang Hukum dan Asasi Manusia Antara, Selasa (16/04/2019). 

Gidot MoU dengan Kejari Bengkayang

PONTIANAK - Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama (MoU) di Bidang Hukum dan Asasi Manusia Antara, Selasa (16/04/2019).

Dalam sambutannya kejaksaan Negeri Bengkayang Martinus Hasibuan, SH mengungkapkan jika Penandatangan masalah Hukum dan Tata Usaha Negara bukanlah untuk pertama kalinya antara Kejaksaan tinggi Bengkayang dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Kesepakatan ini memperbaharui kesepakatan yang lama di Aula II Lt. V Kantor Bupati Bengkayang. Selasa 16 April 2019.

Undang Undang no 16 tahun 2004 tetang kejaksaan, Wewenang Kejaksaan masalah Hukum dan Tata Usaha Negara dalam menyelamatkan memulihkan kekayaan Negara dan Menegakan kewibawaan Pemerintah dan Negara berdasarkan Peraturan Perundang Undangan dan Kebijaksanaan yang di tetapkan Kejaksaan Agung Indonesia.

Baca: Berikut Alur Hitung dan Rekap Suara Pemilu 2019

Baca: VIDEO: Bupati dan Istrinya Gunakan Hak Pilih di TPS 06

Baca: Gidot Tinjau PLTS dan Serahkan SK Kelembagaan Saat Kunker ke Pulau Kabung dan Lemukutan

Sementara itu, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, M,Pd pun mengapresiasi Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang yang telah Bekerja sama dan menerima kembali pembeaharuan Nota Kesepahaman Hukum dalam penaganan penyelesaian bidang Hukum yang timbul di Pemerintah Kabupaten Bengkayang baik itu perkara Perdata maupun Perkara Tata Usahan Negara.

"Perjanjian ini membantu Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk memeproleh dukungan dari Kejaksaan Negeri Bengkayang berupa bantuan Hukum, pelayanan Hukum dan tidakan Hukum lainnya apabila konflik dengan Hukum khususnya dalam bidang Perdatan dan Tata Usaha Negara," katanya.

Sehingga, kata dia, apabila terjadi konflik Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dapat di selesaikan dengan maksimal sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved