Polda Kalbar Endus Potensi Kerawanan Pemilu 2019
Ia mengutarakan, bahwa netralitas penyelengga pemilu menjadi salah satu potensi kerawanan di daerah ini.
Penulis: Syahroni | Editor: Didit Widodo
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengendus sejumlah potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di daerah ini. Hal ini disampaikan Kapolda Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono usai Apel Konsolidasi Persiapan Akhir Pengamanan Pemilu 2019 di Alun Kapuas, Jumat (12/4/2019).
Irjen Didi menyebutkan, setidaknya ada beberapa potensi gangguan ke depannya yang harus segera diketahui dan dicegah. Seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) supaya menekan kecenderungan anggotanya agar tidak memihak pada calon tertentu.
Ia mengutarakan, bahwa netralitas penyelengga pemilu menjadi salah satu potensi kerawanan di daerah ini. Hal ini harus diantisipasi agar tidak ada sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara.
Selain itu, praktik kecurangan pemilihan yang dapat dilakukan siapa saja, selain penyelenggara, pemilih, serta pihak lainnya yang dapat memicu protes. Kemudian ancaman fisik dan non fisik terhadap keamanan calon pemilih dan upaya pihak tertentu dalam menimbulkan gangguan pada masyarakat.
"Ancaman terhadap keamanan fasilitas umum, sarana prasaranan penunjang pemilihan dan saat pemungutan suara. Namun kita tekankan semua personel mengedepankan tindakan preentif dan preventif," jelasnya.
Baca: Jadwal Film Bioskop Hari Ini di XXI Ayani Megamall Pontianak
Baca: Pangdam XII Tanjungpura Herman Asaribab Jamin Keamanan Kalbar Saat Pemilu
Kemudian, Didi mengingatkan adanya ancaman lainnya yang dapat mengganggu khususnya pada puncaknya yaitu pada 17 April 2019, hal itu berdasarkan informasi inteligen yang masuk padanya.
Untuk itu, Polda Kalbar, kata dia juga mengendus potensi bahwa momentum pemilu akan dimanfaatkan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk mengangkat isu yang dapat memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berharap masyarakat tidak terpancing isu yang dapat becah belah.
Potensi konflik paling besar dapat terjadi setelah pemunguatan suara atau penghitungan dan penetapan calon terpilih. "Perselisihan terkait dengan keabsahan ataupun jumlah suara yang dihitung sering menimbulkan protes dan keributan antarpendukung. Ini sangat mungkin terjadi," ujarnya.
Kapolda Kalbar juga meminta para kapolres melaksanakan sosialisasi ke partai. Pengumpulan informasi, identifikasi, dan pemetaan kelompok massa pendukung harus dilakukan sebagai upaya antisipasi. Didi memandang perlu pengoptimalan komunikasi dengan masyarakat, para tokoh agama, tokoh pemuda untuk menciptakan kamtibmas.
"Waspadai agenda kelompok lain yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kerukunan antarumat beragama. Ini yang paling dikhawatirkan," tandasnya.
Sementara itu, sebanyak 12.776 personel Polda Kalbar bersama Kodam XII Tanjungpura disipersiapkan untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019, termasuk pileg dan pilpres.
Kapolda Irjen Pol Didi Haryono menyampaikan pihaknya melaksanakan apel konsolidasi persiapan akhir pengamanan pemilu 2019 guna pengecekan, baik personel maupun peralatan serta senjata.
"Ini apel gelar pasukan terakhir dan kita ingin memberikan momentum pada seluruh warga Kalbar, jangan ada yang ragu dan jangan ada yang Golput nanti tanggal 17 April. Mari ramai-ramai datang ke TPS," ucap Didi.
Pihaknya menjamin semua TPS aman, supaya hak demokrasi politik warga tersalurkan.
Ia ingin menyampaikan pada seluruh personel betapa pentingnya memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif dan yang didambakan oleh seluruh warga Kalbar dalam mewujudkan pembangunan dan kehidupan yang semakin baik.
Pesta demokrasi ditegaskannya, tentu syarat akan dinamikanya, maka memerlukan stabilitas Kamtibmas agar bisa berjalan aman, lancar dan sukses.
