Polda Kalbar Endus Potensi Kerawanan Pemilu 2019

Ia mengutarakan, bahwa netralitas penyelengga pemilu menjadi salah satu potensi kerawanan di daerah ini.

Polda Kalbar Endus Potensi Kerawanan Pemilu 2019
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HENDRI CHORNELIUS
Suasana simulasi pemungutan suara dan pengamanan Pemilu tahun 2019 di Kompleks Taman Sabang Merah, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Selasa (9/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengendus sejumlah potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di daerah ini. Hal ini disampaikan Kapolda Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono usai Apel Konsolidasi Persiapan Akhir Pengamanan Pemilu 2019 di Alun Kapuas, Jumat (12/4/2019).

Irjen Didi menyebutkan, setidaknya ada beberapa potensi gangguan ke depannya yang harus segera diketahui dan dicegah. Seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) supaya menekan kecenderungan anggotanya agar tidak memihak pada calon tertentu.

Ia mengutarakan, bahwa netralitas penyelengga pemilu menjadi salah satu potensi kerawanan di daerah ini. Hal ini harus diantisipasi agar tidak ada sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara.

Selain itu, praktik kecurangan pemilihan yang dapat dilakukan siapa saja, selain penyelenggara, pemilih, serta pihak lainnya yang dapat memicu protes. Kemudian ancaman fisik dan non fisik terhadap keamanan calon pemilih dan upaya pihak tertentu dalam menimbulkan gangguan pada masyarakat.

"Ancaman terhadap keamanan fasilitas umum, sarana prasaranan penunjang pemilihan dan saat pemungutan suara. Namun kita tekankan semua personel mengedepankan tindakan preentif dan preventif," jelasnya.

Baca: Jadwal Film Bioskop Hari Ini di XXI Ayani Megamall Pontianak

Baca: Pangdam XII Tanjungpura Herman Asaribab Jamin Keamanan Kalbar Saat Pemilu

Kemudian, Didi mengingatkan adanya ancaman lainnya yang dapat mengganggu khususnya pada puncaknya yaitu pada 17 April 2019, hal itu berdasarkan informasi inteligen yang masuk padanya.

Untuk itu, Polda Kalbar, kata dia juga mengendus potensi bahwa momentum pemilu akan dimanfaatkan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk mengangkat isu yang dapat memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berharap masyarakat tidak terpancing isu yang dapat becah belah.

Potensi konflik paling besar dapat terjadi setelah pemunguatan suara atau penghitungan dan penetapan calon terpilih. "Perselisihan terkait dengan keabsahan ataupun jumlah suara yang dihitung sering menimbulkan protes dan keributan antarpendukung. Ini sangat mungkin terjadi," ujarnya.

Kapolda Kalbar juga meminta para kapolres melaksanakan sosialisasi ke partai. Pengumpulan informasi, identifikasi, dan pemetaan kelompok massa pendukung harus dilakukan sebagai upaya antisipasi. Didi memandang perlu pengoptimalan komunikasi dengan masyarakat, para tokoh agama, tokoh pemuda untuk menciptakan kamtibmas.

"Waspadai agenda kelompok lain yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kerukunan antarumat beragama. Ini yang paling dikhawatirkan," tandasnya.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved