Sutarmidji Akan Tuntut 4 Hal Ini ke Pemerintah Pusat, Satu Diantaranya Pembangunan Jalan Tol

Sutarmidji Akan Tuntut 4 Hal Ini ke Pemerintah Pusat, Satu Diantaranya Pembangunan Jalan Tol

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji pada kegiatan Dialog Kebangsaan di Mapolda Kalbar dalam kegiatan Ngopi Lok Bareng Bang OSO, mengatakan bahwa dalam masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Kalimantan Barat dirinya akan meminta kepada pemerintah Pusat berbagai program untuk pembangunan di Kalimantan Barat.

Ada 4 (empat) hal yang akan dirinya fokuskan dan minta kepada pemerintah pusat.

Pertama yakni jalan tol antara Kota Pontianak ke kota Singkawang, kedua out the ring road, ketiga yakni membangun jembatan Sungai Sambas Besar dan yang keempat pemekaran Kapuas Raya.

"Yang pertama Tol Pontianak Singkawang, yang kedua Out the Ring road, yang ketiga Jembatan sungai Sambas Besar, karena itu akan membuka keterisolasian 6 kecamatan di Kabupaten Sambas, kemudian yang keempat pemekaran Kapuas Raya,"ujarnya

"Empat itu yang akan saya tuntut pada masa pemerintahan saya dan saya yakin itu bisa terwujud, yakin saya, dengan cara penanganan sekarang ini, itu bisa terwujud,"tegasnya yakin.

Baca: Klasemen Kualifikasi Piala Eropa 2020, Inggris, Belanda & Prancis di Puncak: Portugal Tertahan!

Baca: 15 Idola K-Pop yang Coba Menirukan Gaya Anak Anjing, Ada Jungkook BTS, Kang Daniel hingga Lia ITZY

Baca: Kalbar 24 Jam - Fakta Orang Gila Saat Kebakaran, Gelar Pasukan, hingga CCTV Penyimpanan Surat Suara

Sutarmidji menegaskan bahwa pemekaran Provinsi Kapuas Raya bukan komoditas Politiknya, namun sebuah kebutuhan yang memang di perlukan bagi masyarakat untuk percepatan pembangunan.

Hal ini disampaikannya di hadapan awak media usai kegaiatan Ngopi Lok Bareng Bang Oso di Mapolda Kalbar, Sabtu (23/3/2019).

Bahkan, Sutarmidji menjelaskan dirinya juga telah menyiapkan rencana dan rancangan Kantor DPRD dan kantor Gubernur Provinsi Kapuas Raya.

"Walaupun saya baru menjabat 6 bulan, tapi saya sudah menyiapkan perencanaan dan bentuk dari Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kapuas Raya, itu jelas ada di APBD, dan sedang kita tender," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa akan membuat pernyataan bahwa provinsi induk siap menyiapkan anggaran Operasional untuk provinsi Kapuas Raya.

Selain itu pihaknya juga memperbarui kesepakatan dengan 5 bupati dan ketua DPRD di 5 wilayah Kapuas Raya.

"Saya juga akan buat pernyataan bahwa pemerintah provinsi induk siap menyiapkan anggaran Operasional untuk provinsi Kapuas Raya persiapan, dan kami juga sudah memperbarui kesepakatan dengan 5 bupati dan ketua DPRD di 5 wilayah Kapuas raya, saya sudah sampaikan semuanya kepresiden dan beliau Insha Allah akan memberikan jawaban," paparnya.

Midji menegaskan bahwa terkait moratorium, tidak bisa di artikan sebagai pemberhentian Pemekaran.

"Moratorium jangan di artikan itu suatu pemberhentian Pemekaran, tapi pemberhentian sementara karena kemarin masalah anggaran, dan masalah anggaran semuanya kita siap, PAGU nya pun sudah saya siapkan, sesuai dengan PAD yang diperoleh dari 5 daerah pemekaran itu, nilainya kurang lebih 300 milyar,"jelasnya.

Midji pun menargetkan bahwa di masa jabatannya Provinsi Kapuas Raya dapat di bentuk.

"Saya berharap, di masa jabatan saya terbentuk, dan saya yakin, seyakin - yakinnya itu terbentuk, jadi jangan di anggap komoditas politik, komoditas politik gimana, saya udah jadi gubernur, bahkan kalau saya mau, sebagai politisi, wilayah kekuasaan tidak berkurang sejengkalpun," katanya.

"Tapi saya tidak, karena ini Kebutuhan, maka kita harus wujudkan, membantu mewujudkan, itu untuk percepatan pembangunan Kalimantan Barat, yang punya batas negara 970 kilometer lebih dengan negara lain," papar mantan walikota Pontianak itu.

Sutarmidji menegaskan, pemekaran Provinsi Kapuas Raya merupakan sebuah kebutuhan.

"Kapuas Raya itu bukan keinginan, tapi kebutuhan," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa panjang perbatasan Indonesia Malaysian di Wilayah Kalimanatan Barat mencapai 970 km lebih.

"Kenapa saya nyatakan kebutuhan, karena kita punya 970 kilometer lebih perbatasan, dan akan ada 5 kota, ini perlu penanganan yang lebih,"katanya.

Iapun menjelaskan bila ingin mempercepat daya saing dan pembangunan di Kalimantan Barat, maka perlu adanya pemekaran.

"Kalau kita ingin daya saing agar lebih cepat, Kalbar Cepat, Kapuas Raya cepat, maka perlu adanya pemekaran, Kalau tidak maka daya saing kita tetap akan lambat, sekarang berada di urutan 28, maka kita akan donkrak bagaimana bisa agar berada di 15 atau 16, termasuk IPM kita," ujarnya.