Bupati Sanggau Jadi Inspektur Upacara Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2019

Bupati Sanggau Jadi Inspektur Upacara Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2019

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Bupati Sanggau, Paolus Hadi menjadi inspektur upacara apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu Tahun 2019, Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri dengan komponen bangsa lainya guna mewujudkan Kemdagri yang kondusif di komplek taman Sabang Merah, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Jumat (22/3/2019).

Selain apel gelar pasukan juga dilaksanakan deklarasi kebhinekaan dan pemilu damai “Kami Segenap Masyarakat Kabupaten Sanggau Tetap Menjadi Satu Dalam Bingkai NKRI, Bertekad Mewujudkan Pileg dan Pilpres 2019 Yang Aman, Damai Sejuk Serta Kondusif. ”

Dalam sambutan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI, Wiranto yang dibacakan Bupati Sanggau, Paolus Hadi menyampaikan, Pemilu serentak Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak yakni lima jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan.

Baca: 668 Linmas Siap Bantu Pengamanan Pemilu di Kayong Utara

Baca: Arus Lalu Lintas Jalan Lintas Melawi Kabupaten Sintang Terpantau Lancar

Baca: 1.985 Warga Ketapang Akan Memilih di Luar Ketapang

Baca: Pemprov Kalbar Minta Peran Pelaku Usaha Ikut Memaksimal Peran untuk Mewujudkan Desa Mandiri

“Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya, ”katanya.

Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada.

“Akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI-Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu, akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ”ujarnya.

Pemilu Serentak Tahun 2019 juga merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

“Melihat konteks pelaksanaan Pemilu tersebut, sedapat mungkin opini kita semua diarahkan bahwa ajang ini bukanlah untuk membenturkan satu pihak dengan pihak yang lain atau ajang konflik antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Namun sejatinya Pemilu Serentak Tahun 2019 memilih pemimpin dan bukan mengadu pemimpin, ”tegasnya.

Momen ini, lanjutnya, harus menjadi ajang unjuk kompetensi, program dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan
memilihnya menjadi pemimpin nasional.

“Kita ketahui bersama bahwa terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya. Kita ketahui bersama bahwa Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalampenyelenggaraan Pemilu disetiap daerah, ”katanya.

Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh stake holders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

“TNI-Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu Serentak tahun 2019, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan Prosedur Tetap dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu Serentak Tahun 2019, ”tegasnya.

Kita, lanjutnya, bersama turut merasakan bahwa dalam
tahapan Pemilu Serentak tahun 2019 ini muncul berbagai kerawanan seperti
menyebarnya berita bohong atau hoax dan meningkatnya politik identitas disamping kerawanan-kerawanan lainnya.

“Berita-berita hoax atau berita bohong yang disampaikan terutama melalui media sosial tentunya memiliki tujuan politis yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik
sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ”jelasnya.

Demikian pula halnya dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA, telah
menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dalam memenangkan konstelasi Pemilu,
sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya.

“Penyebaran berita hoax dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat, karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia sehingga kepada para pelakunya harus diambil
langkah hukum yang tegas, ”tegasnya.

Baca: Pemprov Kalbar Minta Peran Pelaku Usaha Ikut Memaksimal Peran untuk Mewujudkan Desa Mandiri

Baca: Sujiwo: Perencanaan dan Pertanggungjawaban Harus Sinergis

Baca: Jalankan Visi Misi, Wakil Ketua DPRD Harap Wali Kota Singkawang Gaet Investor

Sementara itu, Kapolres Sanggau, AKBP Imam Riyadi menyampaikan, kita bersama jajaran Polres Sanggau, TNI-Polri dan Pemkab Sanggau, Parpol, KPU, Bawaslu serta seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sanggau hadir disini dalam rangka apel gelas pasukan pengamanan Pemilu 2019 serta Apel kebhinekaan.

“Tentunya ini bentuk komitmen kita semua, TNI/Polri dan seluruh komponen masyarakat untuk betul-betul mensukseskan Pemilu 2019 harus aman, lancar, kondusif dan sejuk, ”ujarnya.

Kapolres menegaskan bahwa Kabupaten Sanggau masuk dalam kategori kondusif. Kendati begitu, Potensi-potensi kerawanan ini harus kita petakan dan kita harus mengantisipasi dan harus memberikan solusim

Bersama TNI, lanjut Kapolres, antisipasi terhadap potensi kerawanan sudah dilakukan, mengingat karakteristik Kabupaten Sanggau yang luas.

“Termasuk juga kita sudah membagi ada tiga zona di Kabupaten Sanggau. Zona I Kapuas, Zona II Sosok, Zona III Tayan Hilir. Tentunya ini untuk memetakan dan bertindak lebih cepat sehingga karena kita melihat kondisi geografis Kabupaten Sanggau yang begitu luas. Dan karakter wilayahnya yang berbukit-bukit,”tuturnya.

Kerawanan geografis, hampir ada di setiap Kecamatan. Termasuk beberapa daerah yang sulit dijangkau. Sehingga nanti saat pendistribusian logistik pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan pasca penghitungan dapat aman terkendali.

“Polres juga menerjunkan kekuatan penuh. Seluruh personel Polres yang berjumlah 500 orang akan dikerahkan. Termasuk nanti BKO dari TNI dan Polda Kalbar, ”pungkasnya.