Marak Isu Kembalinya Dwifungsi TNI, Ini Respons Panglima TNI

Ia menilai, hal itu adalah cara pandang yang keliru dalam melihat revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menghadiri Natal Oikumene Tingkat Nasional 2017 di Rumah Radakng, Jalan Sutan Syahrir, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/12/2017) sore. Presiden RI Joko Widodo berkesempatan menghadiri acara natal bersama tersebut dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

Marak Isu Kembalinya Dwifungsi TNI, Ini Respons Panglima TNI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam sambutannya yang dibacakan Inspektur Jenderal TNI Letjen TNI Muhammad Herindra mengatakan pemberitaan tentang wacana kembalinya Dwifungsi ABRI adalah penyesatan.

"Sedang marak berita penyesatan dari berbagai pihak yang memberitakan tentang aktifnya kembali Dwi Fungsi TNI. Seolah-olah TNI kembali ke zaman Orde Baru dengan menempatkan personelnya di berbagai posisi Kementerian dan Lembaga," kata Hadi dalam acara Silaturahmi dan Minum Kopi Bersama Komunitas Perwira Hukum TNI di lingkungan Kementerian, Mahkamah Agung, dan Mabes TNI di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa (5/3/2019).

Ia menilai, hal itu adalah cara pandang yang keliru dalam melihat revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Baca: Wanita Paruh Baya Berteriak Histeris Lihat Rumahnya Terbakar

Baca: CUPLIKAN Gol Persija Jakarta Vs Borneo FC, Macan Kemayoran Unggul Telak Babak Pertama

Hadi mengatakan TNI menempatkan personelnya di berbagai kementerian dan lembaga karena kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara.

"Sesungguhnya ini cara pandang yang keliru. TNI menempatkan personelnya di berbagai kementerian dan lembaga karena kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara," kata Hadi.

Ia mengatakan, revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI tersebut dilakukan karena adanya kementerian dan lembaga yang baru dibentuk setelah tahun 2004 ketika Undang-Undang itu dibentuk.

"Revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 dilaksanakan karena ada K/L yang baru terbentuk setelah tahun 2004," kata Hadi.

Baca: Klasemen Piala Presiden Usai Persija Menang 3-0 Kontra Borneo FC di Babak I, Madura United Tergusur

Baca: Meski di Atas Angin, Ini Skenario yang Bisa Gagalkan Madrid dan Tottenham Lolos Perempat Final

Ia juga meminta para perwira hukum TNI berperan aktif dalam memberikan literasi hukum kepada masyarakat.

"Oleh karena itu saya juga mengharapkan peran aktif para perwira TNI untuk memberikan literasi hukum kepada masyarakat. Dwi Fungsi adalah masa lalu yang sudah menjadi sejarah TNI," kata Hadi.

Sebelumnya, pasal 47 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI ayat 2 yang akan direvisi terdapat 10 kementerian atau lembaga yang boleh ditempati oleh perwira TNI aktif.

Pasal tersebut berbunyi: "Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung." (*) 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Panglima TNI Sebut Wacana Kembalinya Dwifungsi ABRI Penyesatan dan Keliru 

Editor: Rizky Prabowo Rahino
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved