Ombudsman Kalbar Serahkan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan dan menyampaikan hasil penilaian kepatuhan

Ombudsman Kalbar Serahkan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Rizky Prabowo Rahino
Suasana penyerahan dan penyampaian hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pemerintah daerah dan penyerahan penghargaan UPP Saber Pungli Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (7/2/2019) 

Ombudsman Kalbar Serahkan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan dan menyampaikan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pemerintah daerah dan penyerahan penghargaan UPP Saber Pungli Provinsi Kalimantan Barat  di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (7/2/2019).

Acara penyerahan dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan UPP Saber Pungli Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan dihadiri sejumlah kepala daerah di Kalbar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, unsur Wakapolres se-Kalbar dan unsur lainnya.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar Agus Priyadi disaksikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat H Ria Norsan dan Irwasda Polda Kalbar Kombes Pol Andi Musa.

Sebelumnya, Ombudsman RI telah laksanakan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah terhadap standar pelayanan publik.

Baca: Polsek Barat Gelar Razia Layangan, Bermawis: Membahayakan Jika Bermain di Perkotaan

Baca: Kebocoran Anggaran 25%, Jubir TKN Sebut Prabowo-Sandiaga Ada di Skandal Paradise dan Panama Papers

Baca: Siap-Siap Dirotasi, Midji Juga Akan Promosikan 72 Pejabat Pemprov Kalbar

Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan bertujuan mempercepat penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Dalam Peraturan Presiden tersebut, satu diantaranya menempatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagai salah satu target capaian RPJMN.

 
Pada Tahun 2018, secara nasional Ombusman RI telah melakukan penilaian pada 9 Kementerian, 4 lembaga, 16 Provinsi, 49 Pemerintah Kota dan 199 Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Tim Pusat dan Tim Perwakilan Ombudsman RI di 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI.

Khusus Kalbar, Ombudsman telah melakukan penilaian pada Pemerintah Provinsi dan 8 Pemerintah Kabupaten diantaranya Mempawah, Sambas, Landak, Bengkayang, Sekadau, Sanggau, Sintang dan Melawi pada tahun 2018.

Masih terdapat tiga  kabupaten lainnya seperti Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang dan Kayong Utara yang diproyeksikan dinilai pada Tahun 2019 ini.

Pada tanggal 10 Desember 2018, Ombudsman RI telah menyerahkan hasil penilaian kepatuhan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan predikat kepatuhan tinggi di Jakarta. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved