Sentra Gakkumdu Lakukan Pembahasan Pertama Viralnya Tiga ASN RSUD Sintang

Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang, Fransiskus Ancis menyampaikan bahwa perkembangan proses investigasi

Sentra Gakkumdu Lakukan Pembahasan Pertama Viralnya Tiga ASN RSUD Sintang
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bawaslu Kabupaten Sintang bersama Kejaksaan Negeri Sintang dan Polres Sintang yang tergabung di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah melakukan pembahasan pertama di Sekretariat Bawaslu Sintang, Senin (4/2/2019) kemarin. 

Sentra Gakkumdu Lakukan Pembahasan Pertama Viralnya Tiga ASN RSUD Sintang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang, Fransiskus Ancis menyampaikan bahwa perkembangan proses investigasi terhadap kejadian viralnya foto tiga tenaga medis RSUD Ade M Djoen Sintang yang menggunakan atribut 2019 Ganti Presiden telah sampai tahap pembahasan di Sentra Gakumdu.

Ancis mengatakan, bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang bersama Kejaksaan Negeri Sintang dan Polres Sintang yang tergabung di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah melakukan pembahasan pertama di Sekretariat Bawaslu Sintang, Senin (4/2/2019) kemarin.

"Tanggal empat kemarin, kami bersama teman-teman kepolisian dan kejaksaan telah melakukan pembahasan pertama. Jadi hasil investigasi kami terhadap empat orang yang kami panggil kemarin sudah kita bahas bersama-sama dengan unsur kepolisian dan kejaksaan," katanya.

Baca: DPR RI Dukung Jatah Mentri dari Kalbar

Baca: Cegah Demam Berdarah, Bhabinkamtibmas Polsek Anjungan Dampingi Petugas Fogging

Baca: Desa Tak Mau Anggarkan untuk Bangun Perpustakaan Buku, Camat Rusdi Hartono Beberkan Alasannya

Dia menegaskan bahwa investigasi yang sebelumnya dilakukan Bawaslu Kabupaten Sintang terkait dengan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu).

"Sehingga hasil investigasi sekali lagi harus dibahas oleh Sentra Gakkumdu, di situ pendapat- pendapat disampaikan. Agar paling tidak kita sudah punya bayangan apakah ada hal-hal yang terkait dengan pelanggaran pada undang-undang pemilu atau tidak ada keterkaitan," jelas Ancis.

Namun dirinya menekankan bahwa jika ada pelanggaran-pelanggaran di luar undang-undang kepemiluan atau aturan pemilu, maka bukan menjadi wewenang Bawaslu Kabupaten Sintang dan Sentra Gakkumdu lagi. Sehingga bukan masuk dalam ranah pembahasan.

Lanjutnya bahwa hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sintang kemarin juga sudah disampaikan dan dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sehingga kemungkinan proses pembahasan lanjutan atau pendalaman-pendalaman.

Baca: Komplotan Spesialis Pencurian ATM Bank Ditangkap, 4 Pelaku Dibekuk

Baca: Wakil Wali Kota Singkawang Ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek

Baca: DPR RI Dukung Jatah Mentri dari Kalbar

"Tentu menjadi kewajiban kami Bawaslu Kabupaten berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi. Tentu nanti setelah lembaga memberikan masukan dan pertimbangan yang cukup nanti akan dijadikan keputusan kami di Bawaslu Kabupaten Sintang," terangnya.

Namun dirinya sekali lagi menekankan bahwa terkait tiga tenaga medis RSUD Ade M Djoen Sintang yang viral tersebut, bukan peserta, kontestan, ataupun tim sukses dalam kegiatan pemilu. Kemudian bukan juga sedang melakukan kegiatan kampanye maupun terlibat didalamnya.

Sementara terkait koordinasi lebih jauh dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, dirinya mengatakan bahwa sejauh ini belum ada. Pihaknya hanya melakukan komunikasi intens dengan BKPSDM Sintang yang memang memegang wewenang terkait kepegawaian.

"Komunikasi sudah dibangun, kemarin Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang datang langsung ke Sekretariat Bawaslu. Kemudian kita juga mendapatkan tembusan Surat Edaran Bupati Sintang terkait netralitas ASN yang ditandatangani 28 Januari 2019," pungkasnya.

Penulis: Wahidin
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved