BPKAD Ketapang Sebut APBD 2019 Sudah Melalui Semua Mekanisme

70% yang di provinsi akan di kelola oleh Provinsi untuk pembangunan - pembangunan yang ada di Kalbar

BPKAD Ketapang Sebut APBD 2019 Sudah Melalui Semua Mekanisme
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
Acara Penyerahan Peraturan Bupati No 50 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 kepada semua pihak terkait. Kegiatan digelar di Pendopo Bupati Ketapang, Kamis (17/01/2019).  

BPKAD Ketapang Sebut APBD 2019 Sudah Melalui Semua Mekanisme

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Alexander Wilyo mengatakan kalau untuk APBD 2019 yang akan berjalan semuanya sudah melalui tahapan dan mekanisme yang ada mulai dari Musrenbang, RKPD, KUAPPAS, Pengesehan Nota Keuangan hingga persetujuan bersama melalui paripurna di DPRD.

"Untuk APBD tahun 2019 kita bisa dikatakan mencetak sejarah tercepat pembahasannya bahkan se-Kalbar kita paling cepat," ungkapnya pada acara penyerahan Lampiran II Peraturan Bupati No 50 tahun 2018, di Pendopo Bupati Ketapang, Kamis, (17/1/2019).

Baca: Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Pontianak Rp 140 Miliar Lebih, Ini Upaya UPT PPD

Ia menilai, ini tentunya menunjukkan kalau Pemkab Ketapang dapat berjalan sesuai aturan dan menandakan kalau hubungan antara eksekutif dan legislatif serta pihak terkait lainnya berjalan harmonis. Ia menerangkan untuk tahun 2019 Pemkab Ketapang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam pendapatan dari tahun-tahun anggaran sebelumnya.

"Tahun ini APBD kita mencapai Rp 2,23 triliun yang mana angka ini tertinggi dari Kabupaten lain yang ada di Kalbar. Ini merupakan prestasi bagi daerah," jelasnya.

Ia menerangkan, dari total pendapatan Rp2,23 triliun tersebut, diakuinya memang masih banyak bersumber dari dana perimbangan yang berkisar 78,85% atau sekitar Rp1,75 triliun yang terdiri dari Dana Alokasi Umum sekitar Rp 1,1 triliun, Dana Alokasi Khusus  Rp 514 miliar, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp94 miliar, sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Murni masih diangka 5,96% atau sekitar Rp132 miliar dan diperkirakan pada APBD Perubahan keangka 10%, selain itu juga ada dana bagi hasil dari Provinsi dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat.

Baca: APBD Ketapang Tahun 2019 Terbesar se-Kalbar, Ini Angkanya

"Dari total APBD tersebut sebanyak Rp 481,7 miliar digunakan untuk belanja modal Rp 329 miliar belanja barang dan jasa Rp 203 miliar belanja pegawai. Selain ada untuk belanja tidak langsung misalkan untuk gaji tunjangan, untuk dana tak terduga yang kita plot sekitar Rp5 miliar, kemudian untuk anggaran pendidikan dialokasikan sebanyak Rp578 miliar serta kesehatan Rp223 miliar," jelasnya.

Untuk itu, ia berharap dengan apa yang telah diraih Pemkab saat ini, diharapkan dapat direaliasikan dengan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pada tahun ini Ketapang dapat meraih penghargaan kembali dari BPK berupakan WTP yang ke lima.

"Tahun lalu kita mendapat WTP ke-empat, kita berharap tahun ini bisa meraih WTP ke-lima sehingga bisa mendapat penghargaan langsung dari Kementrian Keuangan. Tentunya itu semua perlu kerjasama dan sinergitas semua pihak," pungkasnya.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved