Anggota KI Pusat Harap Komisi Informasi Kalbar Segera Berkerja dengan Baik

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi Informasi (KI),  Pusat Arif Adi Kuswardono turut hadir pada saat pelantikan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalbar yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalbar. Kamis (10/1/2019)

Ia menuturkan para anggota komisi informasi diharapkan dapat mendorong para badan publik untuk memberikan segala bentuk informasi yang tidak masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

"Saya berharap anggota KI yang terpilih dapat segera bekerja dengan baik. Sebab tantangan kedepan juga tidak mudah," ujarnya.

Baca: Sempat Dikembalikan, Polisi Limpahkan Berkas Ratna Sarumpaet ke Kejati DKI

Baca: Kapolsek Pontianak Barat Jelaskan Kronologi Penemuan Mayat Perempuan di Jalan Apel

Ia juga menuturkan adanya perpres yang baru dikeluarkan oleh presiden yang menuturkan nantinya akan memberlakukan sistem pelayanan yang berbasis elektronik.

"Nanti semua pelayanan publik termasuk konsep pelayanan informasi akan berbasis elektronik atau berbasis digital," ujarnya.

Dirinya memaparkan secara regional di negara asean sudah ada tiga negara di asean yang telah menetapkan General Data Protection Regulation (GDPR) sebagai bentuk perlindungan data publik. Tiga negara tersebut adalah Singapore, Filipina dan Vietnam.

Baca: Fakta Terkuak Kasus Vanessa Angel, Dari Pria Yang Bookingnya Masih Bujang Hingga Foto Telanjangnya!

"Kalau sudah ada tiga negara dimana kita sudah saling berkorespondensi dan berkorelasi dengan banyak hal terutama dari aspek bisnis, ekonomi, sosial dan politik. Kalau kita mengikuti dan tidak standar dengan mereka tentu akan ada gangguan," ujarnya.

Sebagai bentuk ilustrasi saja, misalnya soal minyak kelapa sawit. Sawit milik Indonesia dengan milik malaysia itu tidak ada bedanya dan sama sawit. Namun situasinya saat ini keduanya memiliki nasib yang berbeda.

"Sawit Malaysia saat ini harganya lebih mahal dan laku diluar. Sementara sawit kita harganya lebih murah dan tidak laku di luar," ujarnya.

Setelah digali informasinya, ternyata sawit malaysia sudah memiliki akreditasi sementara untuk sawit di Indonesia belum ada standarisasi. Oleh karena itu penting sebuah informasi yang menjadi magnet.

"Sehingga ada konsep sebuah informasi dapat saling dipertukarkan," pungkasnya.