Deklarasi Pembentukan Tim Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi

Citizen Reporter
AKP Cucu Safiyudin S.Sos MH
Kaur Lipprodok Bid Humas Polda Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono sambut baik Deklarasi Pembentukan Tim Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Kalbar yang terbentuk pada Jumat 21 Desember 2018 lalu, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar,

Sejumlah pejabat penting hadir di sana yakni Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dan serta sejumlah Forkompinda Kalbar

Baca: Mantan Wakapolda Kalbar Cek Kesiapan Polisi Pontianak Amankan Natal dan Tahun Baru

Baca: Pengamanan Natal, Unit K9 Polda Kalbar Sisir Tiap Sudut Gereja Katedral Pontianak

Provinsi Kalimantan Barat adalah merupakan provinsi pertama tahun 2018 dan Provinsi ketiga mengadakan deklarasi pembentukan Tim Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono menyambut baik adanya pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi di wilayah ini. Sebab, hal itu penting guna terwujudnya pembangunan yang lebih baik.

“Kami rasa, ini harus dipraktikan. Karena korupsi musuh kita bersama,” kata Irjen Pol Didi Haryono

Selain itu orang nomor satu di Polda Kalbar ini juga berharap setelah terbentuknya Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi, dapat memberikan edukasi lebih soal pemberantasan korupsi.

Sementara Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, pada saat membuka acara tersebut dan menandatangani pembentukan Tim Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Barat ini menjelaskan, pembentukan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi pada daerah-daerah di Kalimantan Barat.

“Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi pemerintahannya untuk mencegah berbagai pungutan dan tindak korupsi dari berbagai proses perizinan dan usaha di Kalbar,” kata Sutarmidji.

Sutarmidji berujar, "Saya sendiri sejak menjadi Wali Kota Pontianak sangat konsen akan hal ini bahkan kita mewujudkan transparasi dan percepatan dalam proses perizinan dan usaha. Ini juga akan saya lakukan dalam memimpin Kalbar. Bisa menumbuhkan iklim investasi yang semakin baik nantinya, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi Kalbar bisa dilakukan,”.

Sementara itu menurut Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Santoso, "Kalbar adalah provinsi pertama yang telah membetuk Tim KAD Anti Korupsi di Indonesia di tahun 2018 dan Provinsi yang ketiga. Terbentuk ini jangan hanya habis di BA penandatanganan pembentukan, harus memiliki komitmen untuk mencagh korupsi,”.(*hdi)