Ini Pernyataan Sikap Koordinator Aksi Bela Muslim Uyghur di Kalbar

Ini Pernyataan Sikap Koordinator Aksi Bela Muslim Uyghur di Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak David Nurfianto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam beberapa Ormas Islam Kalimantan Barat menggelar aksi bela Muslim Uyghur.

Ratusan Massa Aksi ini membawa bendera tauhid, serta atribut-atribut yang menyatakan tuntutannya dalam aksi yang digelar, di Bundaran Digulis, Kota Pontianak, Jumat (21/12/2018) sore.

Mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polsek Pontianak Selatan, aksi ini berjalan dengan damai dan lancar.

Koordinator Aksi, Nandar Riski Ramadan mengatakan bahwa aksi yang digelar ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat, atas tindakan kejam yang di lakukan Pemerintahan Tiongkok.

"Kami masyarakat yang tergabung dalam berbagai ormas, organisasi mahasiswa, bergabung bersama menggalar aksi kepedulian kami. Atas perlakukan kejam Pemerintahan Tiongkok kepada umat Muslim disana," ujar Nandar kepada awak media. 

Baca: Jelang Perayaan Natal dan Tahun, Polres Landak Komitmen Ciptakan Rasa Aman

Nandar menuturkan bahwa Pemerintahan Tiongkok telah melarang kegiatan ibadah masyarakat muslim Uyghur.

Menurutnya ini merupakan suatu perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

"Kami sangat mengecam hal itu, dimana saudara kita ditindas dan dizalimi oleh kaum-kaum mayoritas di negara-negara tersebut," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Nandar meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran dalam menyelesaikan masalah ini. 

Baca: Forum Aliansi Muslim Kalbar Kecam Penindasan Muslim Uyghur oleh Pemerintah RRC

Baca: OSO Tak Akan Mundur dari Posisi Ketua Umum Hanura, Tetap Lawan KPU

Baca: Jadi Ayah-Bunda Genre, BKKBN Harap Sutarmidji-Lismaryani Selesaikan Perkawinan Dini di Kalbar

"Jangan sampai masalah ini terus bergulir, seperti yang sudah terjadi di Palestina, Rohingnya (Myanmar-red), kemudian terjadi lagi di Uyghur (Tiongkok-red). Jika dibiarkan masalah ini akan semakin berkepanjangan, dan mungkin akan terjadi di negara lain," ucap Nandar.

Nandar mengungkapkan bahwa pihaknya juga meminta kepada seluruh stakeholder terkait, khususnya Kedutaan Besar Cina untuk membebaskan Muslim Uyghur dalam beribadah.

"Melindungi hak-hak mereka dalam beribadah, jangan sampai ada lagi penahanan dan penyiksaan. Serta penindasan terhadap saudara kami di Cina," terangnya.

Jika tuntutan ini tidak di tanggapi pemerintah, Nandar menegaskan pihaknya akan melakukan aksi lebih besar lagi, sampai pemerintah menanggapi hal ini dengan serius.

"Kami akan berkoordinasi kepada stakeholder yang ada, seluruh elemen lapisan masyarakat untuk selalu mengawal hal ini sampai tuntas," pungkas Nandar. (*)