Sutarmidji Pastikan Kebijakan di Kalbar Selama Ini Amburadul, Ini Penyebabnya!
Tak adanya data, membuat kebijakan yang diambil dipastikan Midji, amburadul tak tepat sasaran dan tidak jelas capaian yang akan dituju.
Penulis: Syahroni | Editor: Dhita Mutiasari
“Untuk mengawal pemerataan dan peningkatan daya saing perlu kepemimpinan kuat. Harus ada kesinambungan program pembangunan sehingga secara bertahap upaya pemerataan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.
Hal itu diungkapkan Gubernur SUtarmidji saat jadi Inspektur Upacara Hari Bakti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ke-73 di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Senin (3/12/2018).
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu juga imbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas PUPR dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Provinsi Kalbar harus kerja sesuai sistem dan profesional.
“Para pejabat yang ada harus berkomunikasi yang baik dengan pejabat di lingkungan pemerintahnya. Jangan ada kebijakan yang tidak diketahui oleh pejabat di lingkungan pemerintah daerah,” terangnya.
Baca: Terkendali, Berikut Inflasi November Berdasarkan Pola Historisnya
Baca: Perkiraan Cuaca Kota Pontianak Ini Hari, Selasa (4/12/2018)
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar, kata dia, harus berkoordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terkait implementasi visi, misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Terus kerja sama dan jaga kekompakan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur merata hingga ujung pelosok wilayah Indonesia,” katanya.
Midji sapaannya menegaskan pembangunan merata merupakan bentuk kehadiran pemerintah dan jadi upaya mempersatukan bangsa.
Ia berharap infrastruktur yang dibangun tidak lagi hanya untuk penuhi kebutuhan dasar semata.
“Pembangunan harus mendorong peningkatan daya saing bangsa. Pembangunan harus berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan,” pintanya.
Baca: Kenali Tanda-tanda Demam Berdarah dan Cara Penanganan Awalnya
Baca: PKK Kayong Gelar Seminar Kecantikan, Julianti: Agar Wanita Cantik Luar Dalam
Sutarmidji juga meminta Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat punya perencanaan matang untuk tahun 2020 mendatang.
Pasalnya, tidak lama lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 akan berjalan.
Perencanaan itu menurutnya juga harus dikomunikasikan dan koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Provinsi Kalimantan Barat guna implementasikan pembangunan kerja.
“Saat ini, data-data yang ada di setiap dinas tidak jelas dan akurat. Kalau tidak ada data akurat, maka kerjaan yang dilakukan akan sia-sia dan menguras APBD Kalbar,” pungkasnya.
Lounching Aplikasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar melakukan launching Aplikasi Streaming Monitoring System dan Aplikasi Intip Jalan Kite (Injak), tahun 2017 silam.
Baca: 9 Lelucon Konyol Jin BTS, Kerjai Penata Rambut Hingga Mengaku Lebih Tampan Dari V
Baca: Agar Selalu Bugar, 4 Pejabat Utama Polda Kalbar Ini Pilih Olahraga Badminton