Kejaksaan Negeri Pontianak Minta Badan Usaha Tandatangani Komitmen Pendaftaran Program JKN-KIS

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional....

Kejaksaan Negeri Pontianak Minta Badan Usaha Tandatangani Komitmen Pendaftaran Program JKN-KIS
Istimewa
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pontianak Rudolf TP Simanjuntak menandatangani komitmen (kesepakatan) untuk segera mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa kepesertaan program jaminan sosial bersifat wajib bagi seluruh penduduk indonesia, termasuk pemberi kerja.

Sampai saat ini kepesertaan program JKN-KIS secara nasional sudah mencapai 77,2 % masih ada sekitar 22,8 % penduduk Indonesia yang belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan jumlah kesepesertaan tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Pontianak menggandeng Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Jaksa Pengacara Negara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan pemanggilan kepada pemilik Badan Usaha/Pemberi Kerja yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta program JKN-KIS.

Baca: Penerapan SIKN dan JKN Upaya Dukung Percepatan E Government Bidang Kearsipan

Baca: BPJS Kesehatan Pontianak Sambangi Kepala Desa Sosialisasikan Program JKN-KIS

Baca: BPJS Kesehatan Cabang Sintang Rutin Edukasi Masyarakat Terkait Pentingnya Program JKN-KIS 

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pontianak Rudolf TP Simanjuntak, di Aula Kejaksaan Negeri Pontianak pada hari Jumat (30/11/2018).

“Pemanggilan ini merupakan salah satu upaya mediasi terhadap pemilik usaha agar berlaku tertib terhadap peraturan yang telah di tetapkan, agar maksimal diakhir acara perwakilan perusahaan yang hadir juga diminta menandatangani komitmen (kesepakatan) untuk segera mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan,” tutur Rudolf.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Juliantomo, sebelum peserta menandatangani komitmen pendaftaran terlebih dahulu BPJS Kesehatan memaparkan informasi mengenai tata cara pendaftaran dan sanksi apabila Badan Usaha tidak mau mendaftarkan pekerjanya.

Baca: Tjhai Chui Mie Imbau Masyarakat Ikut Kepesertaan JKN KIS

Baca: Sudah Ada Rujukan Online, Kini Peserta JKN-KIS Tak Perlu Lama Menunggu Rujukan

“Sebelum dilakukan pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak, sekitar 60 Badan Usaha terlebih dahulu kami kunjungi dan kami berikan surat untuk segera melakukan pendaftaran, namun masih saja Badan Usaha yang masih enggan melaksanakan pendaftaran, sehingga upaya mediasi ini kami laksanakan dengan harapan pimpinan/perwakilan Badan Usaha yang hadir dapat segera mendaftar di tahun 2018,” tutup Juliantomo.

Yuk follow instagram Tribun Pontianak:

Editor: Septi Dwisabrina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved