Pemkab Kubu Raya Akan Usahakan Tunjangan Guru 3T

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya terus berupaya agar guru yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar

Pemkab Kubu Raya Akan Usahakan Tunjangan Guru 3T
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MADROSID
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, Frans Randus didampingi Kabid Dikmen, Sukiman melaksanakan serah terima jabatan kepala sekolah SMA/SMK Negeri, di SMA negeri 1 Sungai Kakap, Jumat (2/9/2016). Termasuk serah terima jabatan SMA Negeri 3 dari lama ke yang baru. 

Laporan Wartawan Tribunpontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya terus berupaya agar guru yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) mendapatkan tunjangan yang sesuai.

Satu diantara upaya yang dilakukan menurut kadis pendidikan dan kebudayaan Kubu Raya, Frans Randus dengan terus melakukan koordinasi dengan kementrian pendidikan dan kebudayaan dan kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Kemendesa PDTT).

"Pemerintah daerah saat ini terus memperhatikan kondisi nasib guru yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3t) agar mereka bisa mendapatkan tunjangan selama bertugas. Namun semua itu terkendala dengan adanya perbedaan regulasi yang digunakan kementrian pendidikan dan kebudayaan terkait indeks desa membangun (idm) yang dikeluarkan oleh kemendes dan PDTT," ujarnya.

Baca: Berikan Diklat Pada Guru dan Tutor PAUD dan TK di Kubu Raya, Ini Yang Diharapkan

Dimana diakuinya ada permasalahan yang menyebabkan pemerintah pusat tidak memberikan bantuan tunjangan pada guru 3T di Kubu Raya.

Namun diakuinya pula pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan guru 3T tersebut.

"Kalau saya menilai, kebijakan yang di keluarkan oleh kedua kementrian ini tidak nyambung dengan kenyataan riil di lapangan. Sehingga pada tahun 2018 ini kubu raya transfer dari pemerintah pusat untuk tunjangan guru 3t ini di nolkan, karena yang bermasalah ini mulai tahun dari tahun 2017 dan 2018, untuk memberikan tunjungan kepada guru 3t ini, kami akan menggunakan silva dari kas daerah," ungkapnya.

Sepanjang tidak ada regulasi yang mengatur untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, maka selama itu pula menurutnya tunjangan tersebut tidak akan dibayarkan, jika sekolah itu tidak berada di daerah terpencil.

Baca: Berangkat Sendiri, Pulang dengan Prestasi: Cerita Ahmad Ghozali Juara 2 LKTIN di Bengkulu

"Sepanjang tahun 2018 ini kita sudah mengajukan 800 lebih guru yang akan menerima tunjangan 3T, namun yang hanya di setujui dan guru yang mendapatkan tunjangan 3T hanya 200 lebih guru saja," katanya.

Karena itu pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kemendikbud, kemendes PDTT dan ombudsman ri.

"Kami akan terus memperjuangkan nasib guru 3t agar mereka tetap bisa menerima dan menikmati tunjangan di tempat mereka bertugas, namun semuanya perlu proses, perlu waktu dan yang paling terpenting bersabar," katanya.

Ia mengatakan, guru yang diajukan untuk menerima tunjangan 3T ini tersebar di sejumlah sekolah di 8 kecamatan yang dianggap sangat terpencil dan tertinggal. Diantaranya menurutnya di kecamatan sungai kakap, kecamatan sungai raya, kecamatan sungai ambawang, kecamatan batu ampar, kecamatan kubu, terentang, teluk pakedai dan kecamatan kuala mandor b.

"Untuk di kubu raya sendiri hanya kecamatan rasau jaya yang tidak masuk dalam kategori 3T. meski kecamatan sungai raya merupakan ibu kota kabupaten, namun desa dan sekolah yang ada di kecamatan itu masuk dalam kategori 3T, diantaranya desa pulang limbung dan desa gunung tamang yang jaraknya jauh dari ibukota kecamatan," tuturnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved