Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Satuan Jajaran Kodam XII/Tpr

Diakui olehnya komitmen dan kebijakan TNI Angkatan Darat sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan

Penulis: Try Juliansyah | Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TRY JULIANSYAH
Penandatangan pencangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 11 Satuan jajaran Kodam XII/Tpr, Selasa (27/11/2018) 

Laporan Wartawan Tribunpontianak , Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Irdam XII/Tpr, Kol Kav M. Zukifli mewakili Pangdam XII/tpr pada kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Satuan jajaran Kodam XII/Tpr.

Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan oleh sebelas satuan kerja di Kodam XII/Tpr, yang dilaksanakan di aula, Rumkit tingkat II Kartika Husada, Selasa (27/11/2018).

Baca: BREAKING NEWS: Tragis! 2 Siswi MTSN Sungai Pinyuh Tewas Tenggelam Saat Ambil Nilai Renang

Baca: Pemkab Kubu Raya Gelar Beragam Kegiatan di HUT Korpri ke-47

"Sejalan dengan program Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah sejak Tahun 2010, TNI Angkatan Darat khususnya, telah menetapkan program Reformasi Birokrasi sebagai salah satu program prioritas. Reformasi Birokrasi TNI Angkatan Darat merupakan program jangka panjang menuju tata kelola pemerintahan 2025 yang bersih dan bebas KKN, transparan, akuntabel dan profesional," ujar Irdam.

Diakui olehnya komitmen dan kebijakan TNI Angkatan Darat sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI Angkatan Darat secara konsisten dan berkelanjutan.

"Guna mendukung program Reformasi Birokrasi TNI Angkatan Darat, maka, Kodam XII/Tpr dalam menjalankan tugasnya mendukung Tugas Pokok TNI Angkatan Darat guna menyusun perencanaan pembinaan dan pembangunan yang meliputi perencanaan jangka sedang dalam kurun waktu lima tahun dan jangka pendek satu tahun yang dilaksanakan secara berkesinambungan. sehingga diperoleh berbagai rumusan dengan menentukan arah, tujuan, sasaran strategis dan program kegiatan," ungkapnya.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kodam XII/Tpr menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diakuinya memiliki target yang ingin dicapai

"Pertama, meningkatnya komitmen seluruh Satuan Kerja di jajaran Kodam XII/Tpr dalam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,"ujarnya

Kedua, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di Satuan Kerja jajaran Kodam XII/Tpr sebagai Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

"Ketiga, menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan aturan yang berlaku," katanya.

Sementara itu, diakuinya pula erdapat dua agenda pokok yang akan menjadi fokus perhatian pada acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kodam XII/Tpr menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

"Pertama, Zona Integritas di lingkungan Kodam XII/Tpr adalah Predikat yang diberikan oleh TNI Angkatan Darat yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kedua, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada Satuan Kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja," lanjutnya.

Dari kedua kebijakan tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI Angkatan Darat, Kodam XII/Tpr sebagai institusi yang langsung berada di bawah TNI Angkatan Darat tentunya menurut dia harus dapat menindaklanjuti kebijakan pimpinan menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kodam XII/Tpr.

"Saya berharap kepada instansi, kementerian atau lembaga, Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, untuk memberikan dukungan dan masukan kepada Kodam XII/Tpr agar mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi," tutupnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved