Midji Ingin Masyarakat Tahu Kebijakan Pemerintah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menuturkan masyarakat harus mengetahui program dan kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov).

Ada berbagai kebijakan yang telah diprogramkan pemprov.

Hal itu diungkapkan saat berkunjung ke Kabupaten Sekadau belum lama ini.

Baca: Atlet Panjat Tebing Kapuas Hulu Sumbang Medali, Ini Harapan Ketua FPTIKH

Baca: HMI Cabang Sambas Gelar Latihan Kader 2

Ia juga membeberkan sejumlah program pemerintah provinsi. Program-program tersebut harus diketahui oleh masyarakat.

Tentunya perlu sinergitas semua pihak agar program tersebut dapat terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami akan membebaskan biaya pendidikan untuk SMA sederajat akan dimulai tahun ajaran baru, pada 2019 mendatang,” ujarnya.

Bahkan, pemerintah provinsi menyiapkan beasiswa bagi anak kurang mampu yang tidak bersekolah di negeri. Artinya, pemerintah provinsi juga memberikan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin yang bersekolah diswasta.

“Ini merupakan janji kami dan mudah-mudahan dengan program tersebut angka putus sekolah dapat ditekan,” ucap Midji.

Midji mengatakan, pemerintah provinsi juga akan membangun SMK unggulan. Dengan demikian, diharapkan anak-anak yang mengenyam pendidikan SMK bisa menjadi pribadi yang mandiri.

“Bisa membuka usaha sendiri sesuai dengan jurusannya. Sehingga, angka pengangguran bisa ditekan,” ungkapnya.

Selain itu, Midji mengungkapkan, dari ribuan desa yang ada di Kalbar hanya ada satu desa mandiri. Pihaknya, kata dia, bertekad melahirkan desa-desa mandiri. Terlebih ada 68 indikator desa mandiri.

“APBD harus dialokasikan untuk memenuhi indikator desa mandiri. Nanti akan dibagi dengan kabupaten dan kota untuk menyelesaikan yang mana,” tuturnya.

Midji mengtaakan, pihaknya juga bersingeri dengan TNI, Polri dan pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk melaksanakan percepatan pembangunan. Mengingat, indeks pembangunan manusia (IPM), daya saing, kebahagian dan infrastruktur di Kalbar masih sangat rendah.

“Makanya kita harus bersama-sama membangun Kalbar. Kami, pemprov siap mengalokasikan anggaran secara merata dan proporsional kepada 14 kabupaten kota di Kalbar. Sehinga, kita bisa membangun secara berkeadilan,” pungkasnya.