Dorong BPD Jadi Penopang Perekonomian, Midji Minta BPD Bersaing dan Bersinergi dengan Pemda

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh lndonesia menggelar Musyawarah Nasional yang dibuka dengan Welcome Dinner bertempat di Aula Pendopo Gubenur Kalbar Rabu, (14//11/2018) dilanjutkan dengan Seminar Nasional dengan tema Peran Dewan Direksi dalam Pencegahan, Deteksi dan Investigasi Froud di Perbankan di Hotel Grand Mahkota, Kamis (15/11/2018).

Midji mengatakan sebagai komisaris ada beberapa hal yang harus diketahui dan dipahami anggota forum.

Baca: 134 Pejabat di Kubu Raya Wajib Laporkan Harta Kekayaan

Baca: Promosikan Kalbar, Sutarmidji Katakan Kalbar Miliki Banyak Hasil Kerajinan

Bahwasanya BPD kata Midji harus tumbuh dan bisa menjadi penopang dalam pembangunan ekonomi dan percepatan pembangunan di Indonesia.

Untuk itu harus dilakukan kajian-kajian dan evaluasi yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing perbankan. 

"Kedepan dengan semakin meningkatnya peran dari Fintech di bidang pembiayaan tidak hanya BPR tapi BPD juga akan mendapat saingan. Fintech yang bergerak dibidang pembiayaan kedepan mereka bisa memberikan pembiayaan bunga yang lebih rendah. Mereka juga akan membiayai nasabahnya mulai dari pembiayaan sampai tahap penjualan produk sehingga bisa mengontrol semua," ungkap Midji.

Ia mengatakan dengan bunga dibawah rata-rata perusahaan pembiayaan tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan pesat. "Ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah saya sudah dua kali menjadi pembicara tentang Fintech di Singapore karena mereka menganggap Kota Pontianak luar biasa perkembangannya," ceritanya. 

Kadang diakui Midji masyarakat Indonesia hanya melihat negara luar dari sisi wahnya saja. Padahal kata dia Singapore jika membuat perubahan tidak secara nasional tetapi memulai dari lingkup terkecil.

Berbeda dengan Indonesia yang melakukan suatu gebrakan langsung secara nasional sehingga ketika gagal baru menjadi masalah besar. 

Ia juga meminta forum yang dibentuk nanti segera menemui menteri agar minta dilakukan perubahan mekanisme dalam penyertaan modal.

"Jika sudah tertuang dalam APBD tidak perlu lagi dengan Perda tersendiri. Kerena jika melalui Perda tersendiri akan merepotkan menyulitkan direksi itu tidak efisien," urainya. 

Kedepan ia berharap BPD cepat melihat peluang untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.

Bahkan ia berharap BPD memahami program Pemda dan harus ada unit kajian yang bisa membaca APBD secara utuh. Sehingga banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. 

"Itu besar sekali peluang bagi core bisnis BPD bayangkan kalau hingga Rp40 triliunan untuk luar Kalbar itu jangan sampai lari ke pihak lain. Pembiayaan untuk biaya inifrastruktur hampir tidak ada perusahaan yang mandiri dalam pembiayaan jika mendapatkan proyek yang junlahnya tertentu. Harusnya itu sudah diintai oleh bank," ujarnya. 

Kedepan kata Midji banka tidak bisa menunggu nasabah datang ke bank tapi harus jemput bola.