Sidang Paripurna, DPRD Kalbar Sepakat Raperda Usulan Pemprov Kalbar Dibahas Lebih Lanjut

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat paripurna di Ruang Balairung Sari, Gedung DPRD Kalbar, Senin (22/10/2018). 

Ada tiga agenda rapat paripurna diantaranya Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019.

 Baca: Penyidik Polsek Kakap Periksa Pelaku Percobaan Perkosaan pada Anak SD

Baca: Satlantas Polres Singkawang Sosialisasikan Program Coaching Clinic

Kemudian, penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pembiayaan Transportasi Lokal Jemaah Haji, serta Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

 Delapan fraksi DPRD Kalbar sepakat ketiga agenda itu dibahas lebih lanjut dalam tahapan-tahapan sesuai aturan berlaku. Kendati demikian, fraksi-fraksi memberikan saran dan masukan.

 Juru bicara Fraksi Gerindra, Hendri Makaluacs menyarankan pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, Pemprov Kalbar harus berikan program prioritas dalam pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masuk kategori rendah di Indonesia. Pendapatan bersumber dari retribusi pajak harus dioptimalkan.

 “Kami harap agar dapat dilaksanakan penarikan pajak. Dispenda dan instansi terkait juga diharap transparan sampaikan data-data agar bisa bersama DPRD Kalbar mencari solusi untuk sumber pendapatan potensial,” ujarnya.

 Fraksi Golkar, terang dia, juga mempertanyakan apa saja upaya Pemprov Kalbar dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Golkar juga menyarankan optimalisasi lapangan pekerjaan di Kalbar.

 “Kami sambut baik anggaran pendidikan memadai karena saat ini diakui belum merata. 

Fraksi Gerindra mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) siapkan diri bekerja bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dalam percepatan pembangunan,” imbuhnya.

 Pihaknya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Tak hanya itu, penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harus diupayakan ke depan.

 “Fraksi Gerindra mendukung dan menyepakati Rancangan APBD 2019 dibahas lebih lanjut dalam Badan Anggaran. Kami mendukung kedua raperda dibahas bersama-sama dalam Bamus,” tandasnya.

 Juru Bicara Fraksi Golkar, Dewi menegaskan fraksi Golkar mendorong Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan dibahas dan menjadi pedoman penyusunan APBD lima tahun selanjutnya. 

 “Fraksi Golkar berharap penyusunan rancangan APBD 2019 harus bisa menjamin aplikasi program pembangunan. Dengan semangat transparansi dan semangat kebersamaan antara legislatif dan eksekutif,” ungkapnya.

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, kata dia, harus terus berupaya melaksanakan amanah belanja dan pendapatan daerah sesuai aturan berlaku.

 “Kami mempertegas agar RAPBD disampaikan secara transparan dengan Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kalbar,” terangnya.

 Pada prinsipnya, Golkar mendorong pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pembiayaan Transportasi Lokal Jemaah Haji, serta Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

 “Keduanya Raperda itu harus menjadi pedoman masa mendatang,” tukasnya.

 Juru Bicara Fraksi Nasdem, Dopong mengatakan penyusunan APBD Tahun 2019 tidak terlalu jauh dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019. Hal ini diharapkan jadi jawaban dan tantangan problem yang terjadi di Kalbar pada tahun 2019.

 “Kami saran Pemprov Kalbar tingkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan dana perimbangan. Saat ini prosentase dana perimbangan sekitar 63,1 persen, sedangkan PAD sekitar 36,8 persen. Pendapatan lain-lain sebesar 0,1 persen,” ujarnya.

 Fraksi Nasdem menyarankan Pemprov Kalbar harus meningkatkan kemandirian secara bertahap. Sehingga, nantinya kemandirian bisa secara sistematis.

 “Semisalnya, proporsi dana perimbangan nanti menurun proporsinya dan seimbang dengan prosentase PAD sebesar 50 persen,” terangnya.

 Pihaknya juga meminta kejelasan terkait prosentase belanja tidak langsung sebesar 58,9 persen dibandingkan dengan belanja langsung sebesar 41,1 persen.

"Kami nilai itu belum menunjukkan tren kebijakan pro rakyat. Kami harap perbesar prosentase anggaran belanja langsung. Perlu ada kajian terhadap belanja tidak langsung melalui lembaga independen agar kedepannya mewujudkan efisien dan efektif,” imbuhnya.

"Kami dukung Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pembiayaan Transportasi Lokal Jemaah Haji, serta Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ini harus jadi landasan kuat kemudian dijalankan dan layak dibahas dalam tahapan selanjutnya. Kita harus kerja cerdas bahas raperda ini,” tandasnya.

Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kalbar, Maskendari menegaskan Fraksi PDIP DPRD Kalbar mendukung terealisasinya Raperda Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pembiayaan Transportasi Lokal Jemaah Haji, serta Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

 “Fraksi PDIP DPRD Kalbar dukung penuh pembahasan kedua raperda itu,” katanya.

 PDIP, kata dia, menyetujui RAPBD Tahun 2019 dibahas lebih lanjut. Kendati demikian pihaknya meminta penjelasan dan gambaran realisasi PAD pada tahun APBD 2018 yang masih berjalan. Termasuk pendapatan daerah, pendapatan perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. 

“Kami meminta penjelasan rinci dan komprehensif apakah pelaksanaan APBD 2018 terjadi penyesuaian, pergeseran, penundaan, pengurangan, penambahan baik belanja langsung maupun tidak langsung,” tukasnya.

Dari total 65 orang anggota DPRD Kalbar, setidaknya ada 34 orang yang hadir. Hal ini menandakan kuorum dan memenuhi tata tertib DPRD Provinsi Kalbar. 

Rapat paripurna dihadiri oleh unsur eksekutif yakni Wakil Gubernur Kalimantan Barat H Ria Norsan dan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat. 

Rapat dipimpin oleh pimpinan tertinggi DPRD Kalbar diantaranya Ketua DPRD Kalbar M Kebing, Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah dan Ermin Elviani.