KPK OTT 10 Pejabat di Pemkab Bekasi, Begini Respon Bupati Neneng

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BEKASI  - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan opertasi tangkap tangan terhadap 10 pejabat Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/10/2018).

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengaku kaget dan tidak tahu terkait penangkapan 10 pegawainya yang dilakukan KPK di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) itu.

Baca: Selain Pegawai, Terdapat Juga Masyarakat Yang Terkena OTT Perda KTR

Baca: Gelar Sales Social Activity, Home Credit Indonesia Manjakan Karyawan di Kapuas River Cruise

"Demi Allah saya tidak tahu, saya tahunya (kabar OTT KPK) pas maghrib (14/10/2018) lagi di rumah, dari kabar beredar saja di internet. Benar-benar tidak tahu saya," kata Neneng saat ditemui di Kantor Bupati Bekasi, Senin (15/10/2018).

Neneng menyampaikan, dia baru tahu kabar penggeledahan di Kantor Dinas PUPR yang dilakukan KPK dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.

"Kagetlah pastinya. Prihatin pasti. kita kerja yang terbaiklah. Yang namanya pemimpin, kan, pasti risiko ada, yang penting berusaha yang terbaik," ujar Neneng.

Dia juga mengaku belum mendapatkan informasi apa pun dari pihak KPK. Mengenai kasus ini, Neneng mengimbau seluruh pegawainya agar tetap bekerja maksimal. KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan, Minggu (14/10/2018).

Sejumlah orang yang ditangkap adalah penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

Belum ada informasi detail terkait identitas penyelenggara negara yang ditangkap KPK tersebut.

KPK menyita uang tunai lebih kurang Rp 1 miliar dalam mata uang rupiah dan dollar Singapura. Uang yang diamankan tersebut diduga terkait proses perizinan properti di Kabupaten Bekasi.