Dorong Sutarmidji Sudahi Polemik dengan Sekda, Suriansyah: Ada Usulan untuk Interpelasi Gubernur

Maka dari itu, lanjutnya, DPRD mengharapkan agar Sekda dikembalikan seperti sebelumnya.

Dorong Sutarmidji Sudahi Polemik dengan Sekda, Suriansyah: Ada Usulan untuk Interpelasi Gubernur
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIDHO PANJI PRADANA
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menerangkan jika pihaknya mendorong agar Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyudahi polemik dengan Sekda dan segera mengaktifkan yang bersangkutan kembali.

Walaupun memang, diakui Suriansyah jika ada usulan agar DPRD Kalbar menggunakan hak interpelasi untuk Gubernur.

"Kalau membaca surat dari KASN ada perintah untuk meninjau kembali keputusan yang telah diambil oleh pihak Gubernur untuk menugaskan Plh dan menugaskan Pak M Zeet di BKD, tapi sesuai dengan surat KASN mestinya Gubernur memberdayakan atau mengaktifkan kembali. Namun nampaknya Gubernur mempunyai tafsir yang berbeda terkait itu dan tidak mengikat, sifatnya untuk meninjau kembali bukan memutuskan, jadi tentu pihak ahli hukumlah yang bisa menafsirkan yang sebenar-benarnya," ungkapnya, Kamis (11/10/2018).

Baca: Temukan Caleg Langgar Aturan Kampanye, Bawaslu Singkawang Lakukan Langkah Ini

Maka dari itu, lanjutnya, DPRD mengharapkan agar Sekda dikembalikan seperti sebelumnya.
"Kami harapkan tentunya dikembalikan sesuai dengan apa yang seharusnya," ujarnya.

 
Terkait dengan isu pemakzulan ataupun interpelasi, Suriansyah menerangkan jika memang benar adanya, namun hak tersebut datang dari para pengunjuk rasa.

"Ini usulan dari pihak pengunjuk rasa bahwa Gubernur akibat melakukan beberapa kekeliruan harus diinterpelasi, namun mekanisme untuk interpelasi tidak segampang itu, pertama kami harus melakukan pengecekan kepada dinas opd terkait, dan tentu berkomunikasi dengan pihak Gubernurnya sendiri. Jika mekanisme itu sudah dilakukan namun juga masih menimbulkan beberapa permasalahan baru melakukan interpelasi dan interpelasi itu harus dari persetujuan dan usulan sekurang-kurangnya 15 Anggota DPRD," tutupnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved