Herfiandi: Ada Sekitar 5 Ribuan Rumah Tak Layak Huni di Kubu Raya

Ia juga mengatakan BSPS tersebut juga berdasarkan leniaan dari pemerintah pusat

Herfiandi: Ada Sekitar 5 Ribuan Rumah Tak Layak Huni di Kubu Raya
TRIBUN PONTIANAK/ FILE
TNI dan Polisi Gotong Royong Bedah Rumah Warga 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Menurut Dinas LH dan Pera Kubu Raya saat ini jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kubu Raya berjumlah 5 ribuan.

Jumlah tersebut diakui Kasi Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Dinas LH dan Pera Kubu Raya, Herfiandi mengalami pengurangan jumlah dari tahun sebelumnya.

Baca: Zulkifli Pesankan Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Mempawah Bekerja Profesional

"Di Kubu Raya untuk tahun 2017 ada 6618. Sekarang sudah berkurang menjadi 5 ribuan," ujarnya

Namun ia mengaku tidak dapat berspekulasi angka RTLH di Kubu Raya menurun atau justru meningkat.

"Karena kita baru dua tahun menangani dan baru satu kali melakukan pendataan jadi kita belum bisa bicara apakah ini sudah meningkat atau menurun. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu ditangani Dinas Cipta Karya, tapi seharusnya dengan program ini angka RTLH di Kubu Raya menurun," katanya.

Baca: Lokasi Strategis, Denia: Kubu Raya Peluang Investsi Property

Ia mengaku untuk sasaran yang berhak mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak ada tebang pilih. Ia juga mengatakan BSPS tersebut juga berdasarkan leniaan dari pemerintah pusat.

"Pada intinya daerah mengusulkan ke pusat itu berupa data rumah tidak layak huni. Jadi bukan daerah yang menentukan kuota, nanti setelah itu dari pusat merekrut Tim Fasilitator Lapangan," tuturnya.

Nantinya menurut dia satu orang TFL menangani 50 buah rumah dan untuk BSPS menurutnya terdalat dua program. Diantaranya menurut dia peningkatan kualitas dan pembangunan baru.

"Di tahun 2017 misalnya Kecamatan Sungai Kakap mendapatkan program pembangunan baru dan itu pembangunan dari nol. Syaratnya harus punya tanah dan memang layak untuk dibantu, contohnya rumah itu sudah hampir roboh tapi di tempati dua atau tiga KK sehingga dibangun rumah baru," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan agar bisa masuk usulan maka persyaratan administrasi dipenuhi hanya fotokopi KK, KTP dan foto rumah di bagian depan dan samping itu sudah cukup.

"Pengusulannya bisa saja perorangan namun pusat tidak mau karena mesti direkap dulu. Ini juga karena keuangan dari pusat dibagi ke tiap kabupaten apalagi untuk se-Kalbar yang mengusulkan itu cukup banyak," jelasnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved