Permudah Akses Informasi, Pemerintah akan Kembangkan Aplikasi Perumahan Serupa Go-Jek

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA –  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana mengembangkan satu aplikasi digital yang berisi berbagai macam informasi tentang perumahan. Pengembangan aplikasi digital perumahan ini menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi bertema "Workshop Disruptive Technology for Affordable Housing" pada Senin (17/9/2018) di Jakarta.

“Kami harapkan dalam workshop ini para stakehoders terkait bisa membahas bersama kira-kira ke depan langkah apa yang bisa dilakukan dengan teknologi itu,” ucap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti saat ditemui dalam diskusi tersebut.

Lana mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengembangkan sistem informasi digital yang lengkap dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang informasi perumahan.

Baca: Awas Berita Hoax BPJS Kesehatan, Fachmi Idris Beberkan Fakta-faktanya

Sebab, selama ini masyarakat harus mencari informasinya di internet dengan mengakses ke berbagai situs berbeda-beda sesuai kebutuhan informasi yang dicari. Serupa Go-Jek Dia menambahkan, penggunaan aplikasi digital saat ini sangat berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu aplikasi yang banyak dipakai yaitu Go-Jek.

Menurut dia, bisa saja nantinya aplikasi perumahan yang sedang dibangun itu dihubungkan dengan sistem pembayaran Go-Pay yang ada di Go-Jek sebagai fasilitas untuk membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR).

Baca: Jadi Pembina Apel, Ria Norsan Cerita Sempat Jalani Profesi Ini Sebelum Jadi Wakil Gubernur

“Contohnya Go-Jek dengan fasilitas Go-Pay. Terobosan itu yang dapat kami kembangkan untuk perumahan rakyat, misalnya bayar cicilan KPR bisa dengan Go-Pay,” ujar Lana.

Dia menjelaskan, aplikasi perumahan yang dikembangkan ini bakal lebih lengkap dan komprehensif dari Go-Jek.

Tidak hanya soal sistem pembayaran cicilan KPR, juga tentang informasi lainnya yang menyangkut perumahan. Saat ditanya kapan aplikasi itu bisa digunakan masyarakat Indonesia, dia mengatakan hal ini sedang dalam perencanaan dan diharapkan dalam tiga tahun ke depan sudah selesai.

Waktu selama itu diperlukan karena banyak pihak yang terlibat, baik dari pemerintahan maupun swasta, sehingga perlu koordinasi terkait berbagai hal. “Sekarang sedang dirintis. Kami harapkan di akhir tahun ketiga sudah rampung,” pungkasnya.