Menkeu Imbau ASEAN Peduli Negara Anggotanya Yang Tertinggal

Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ASEAN sebagai organisasi harus mengakomodir negara-negara anggotanya

Penulis: Tri Pandito Wibowo | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati usai memberikan Orasi ilmiah saat menghadiri Dies Natalis ke-59 Universitas Tanjungpura (Untan) di Auditorium Untan, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (11/5/2018) pagi. Pada kesempatan ini Untan menyerahkan penghargaan Untan Royal Award kepada putera puteri terbaik bangsa yang memiliki perhatian dibidang pendidikan, yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan Penjabat Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ASEAN sebagai organisasi harus mengakomodir negara-negara anggotanya yang kalah dari perubahan ekonomi global.

Hal ini disampaikannya saat wawancara dengan The Straits Times pada hari Rabu (12/09) dalam acara World Economic Forum untuk ASEAN di Hanoi, Vietnam.

"Kami masih bisa membuat lebih banyak kemajuan tetapi menjadi sangat sadar tentang konsekuensi bagi mereka yang tertinggal," ucapnya.

Baca: Persib Bandung vs Borneo FC, Begini Persiapan yang Dilakukan Febri Hariyadi

Dilansir dari siaran pers website Kemenkeu, Sri mengatakan tugas yang paling penting untuk ASEAN menurut Menkeu adalah menyusun platform yang baik bagi setiap negara ASEAN untuk berpartisipasi, membuat kemajuan yang sama, kemajuan yang kuat menuju kemakmuran.

"Bagaimana dan jaring pengaman seperti apa yang akan memungkinkan mereka untuk mengejar, memungkinkan mereka untuk dapat kemudian melihat bahwa manfaat dari kesempatan ini dapat juga dinikmati oleh mereka, bahkan ketika mereka perlu berubah?," tegasnya.

Karena teknologi mempercepat transformasi ekonomi dan memperlebar jurang pemisah antara yang kaya dan yang tidak punya, ASEAN harus memikirkan integrasi macam apa yang diinginkan dan bagaimana itu dapat ditingkatkan.

"Ini bukan hanya liberalisasi demi liberalisasi itu sendiri, (atau) mengurangi hambatan pada hambatan tarif atau non-tarif. Kita juga harus belajar dari apa yang sebenarnya terjadi di negara-negara maju, bahwa Anda juga perlu mengatasi masalah 'si kalah'," tuturnya.

Para pembuat kebijakan di Indonesia, katanya, semakin mempercepat apa yang diperlukan untuk mendukung wirausahawan ekonomi baru seperti start-up perusahaan pembayaran dan pembayaran digital Go-Jek yang juga meluncurkan operasinya di Hanoi sebagai Go-Viet.

"Kami tidak berpura-pura bahwa kami tahu segalanya. Kami belajar dari orang lain. Kami menyesuaikan. Kami mendengarkan, kami terlibat dan kami berkomunikasi sehingga kami akan selalu dapat menyesuaikan kebijakan dengan cara yang positif," jelasnya

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved