Resmi Jabat Gubernur Kalbar, Midji Tegaskan Komitmen Berantas Praktik Korupsi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Sutarmidji dan Ria Norsan resmi menjabat Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Periode 2018-2023 usai prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (7/9/2018).

Sertijab itu sekaligus perpisahan Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji yang telah dipercaya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) emban amanah jalankan roda pemerintahan lebih kurang 9 bulan di Bumi Tanjungpura.

Prosesi yang berlangsung sakral dan khidmat itu dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), bupati/wali kota se-Kalbar, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, kepala instansi vertikal/BUMN/BUMD, serta tamu undangan lainnya.

Baca: Setelah Gatot Kaca, Sosok Nyi Roro Kidul Bakal Hadir di Mobeli Legends

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan komitmen berantas praktik korupsi di lingkungan Pemprov Kalbar. Hal ini sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Tidak ada ampun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbuat penyimpangan.

“Saya pastikan siapapun yang melakukan penyimpangan anggaran akan saya tindak. Saya segera copot dari jabatannya,” ungkapnya saat diwawancarai awak media usai sertijab.

Midji menimpali siapapun ASN yang terjerat kasus dan sudah menjalankan hukuman tindak pidana korupsi (tipikor) harus berhenti.

“Walaupun hukumannya sehari, harus berhenti. Saya kadang dapat surat dari Pusat untuk berhentikan ASN yang terjerat korupsi. Di Pemerintah Kota Pontianak itu, sudah ada beberapa orang ASN yang saya berhentikan,” katanya.

Ia dan Ria Norsan ingin pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan. Bahkan, masyarakat Kalbar bisa mengawasi penggunaan anggaran Pemprov Kalbar.

Baca: DPD Hanura Kalbar Intruksikan Seluruh DPC Bekerja Maksimal Menangkan Jokowi-Maruf Amin

“Saya bersama Ria Norsan berkomotmen untuk tidak ada penyimpangan, tidak ada mark-up dan tidak ada pekerjaan fiktif,” janjinya.

Jika ada yang menganggarkan tidak sesuai dengan visi-misi pemerintahannya lima tahun mendatang dan hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), Midji mengatakan perilaku ini akan jadi penilaian kinerja bagi pejabat bersangkutan.

“Dana yang sedikit ini harus kita gunakan untuk kepentingan masyarakat. Mungkin nanti pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan sedikit heboh. Tapi, semua itu untuk perbaikan dan kebaikan semua. Saya tidak mau tersangkut hal-hal seperti penyimpangan-penyimpangan,” tukasnya.