Tetap Tanggung Tiga Pelayanan Berikut, Ini Penjelasan BPJS Kesehatan

Pasal ini menyebutkan BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan

NET
Ilustrasi 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - BPJS Kesehatan per 25 Juli 2018 menerapkan tiga implementasi aturan, pertama Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Kedua Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan ketiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Baca: Terkait Peraturan BPJS yang Menjadi Polemik, RSIA Anugrah Pastikan Prosedur Berjalan Baik

Baca: Peraturan Baru BPJS Kesehatan, Begini Tanggapan RSIA Anugrah dan RSB Nabasa

Terbitnya peraturan ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 24 ayat (3).

Pasal ini menyebutkan BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan, efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Ansharuddin menjelaskan selama ini beredar kabar bahwa BPJS Kesehatan tidak menjamin beberapa pelayanan. Padahal kata Ansharuddin dalam peraturan yang mengatur tentang pelayanan seperti katarak, dan persalinan sebenarnya tidak menyebutkan bahwa BPJS "tidak di menanggung".

"BPJS Kesehatan tetap menjamin pelayanan katarak kemudian bayi lahir sehat dari ibu seksio kemudian perdil 5 yaitu tentang pelayanan fisioterapi.
Inikan yang mungkin dipersepsikan masyarakat dengan adanya peraturan direksi ini tidak di jamin, padahal sebenar dijamin, cuma memang ada pengaturan-pengaturan. Peraturan ini sangat di kaitkan dengan ketersediaan anggaran," ungkap Ansharuddin.

Secara terang-terangan Ansharuddin mengatakan peraturan pelayanan dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas.

"Jadi ini di sebabkan karena devisitnya cukup besar, sehingga untuk mengurangi devisit ini, ada perubahan bukan di batasi tapi di atur. Seperti katarak, katarak tidak terjadi secara tiba-tiba, tidak harus hari ini atau secepatnya di operasi atau masih bisa ditunda. Jadi ini yang kita atur adalah yang bisa di tunda tahun depan agar kataraknya bisa benar-benar matang dulu (agar bisa dioperasi)," jelasnya.

Sehingga kata dia BPJS Kesehatan tidak serta merta tidak menanggung semua pengajuan di waktu bersamaan pada saat pengajuan. "Jadi ini cuma masalah pengaturan waktu saja. Jangan semua di paksakan, karena angka penyakit katarak makin hari makin banyak hampir di semua provinsi ada peningkatan. Peningkatan kasus katarak, seksio, kemudian fisioterapi," ungkapnya.

Untuk fisioterapi, BPJS Kesehatan diakuinya juga tetap melayani dan menjamin, hanya saja pelayanan dibatasi maksimal 2 (dua) kali dalam satu minggu. Untuk mengatasi terkait defisit anggaran tentu kata Ansharuddin pihaknya berharap meningkatnya kesadaran peserta BPJS Kesehatan sehingga mengurangi jumlah tunggakan.

Halaman
12
Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved