Warga Nilai Kinerja KPU Kapuas Hulu Kurang Sosialisasi
Kalau saya nilai memang ada semacam kurangnya sosialisasi pihak KPU dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Rizky Zulham
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Menanggapi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar tahun 2018 di Kabupaten Kapuas Hulu, yang terjadi tiga TPS diwilayah Perbatasan golput dan pemilihan ulang di TPS 01 Desa Matan Kecamatan Suhaid, sejumlah masyarakat Kapuas Hulu berbicara kalau kinerja KPU Kapuas Hulu lemah, dalam menjalankan tugas memberikan sosialisasi.
"Kalau saya nilai memang ada semacam kurangnya sosialisasi pihak KPU dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, menggunakan hak pilihnya dan bagaimana cara menyoblos," ujar seorang warga Kapuas Hulu Subhan kepada Tribun, Sabtu (30/6/2018).
Baca: Ini Jadwal Pencoblosan Ulang di TPS 01 Desa Matan Suhaid
Dengan ini Suhahn meminta, kepada KPU Provinsi atau KPU RI (pusat) untuk mengevaluasi kinerja dari KPU Kapuas Hulu. "Apalagi akan ada pileg dan Pilpres tahun 2019, kalau tak di evaluasi maka kinerjanya akan semakin buruk," ungkapnya.
Warga Kapuas Hulu lainnya, Alexander juga menilai kinerja KPU Kapuas Hulu tidak baik dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2018. Sebab banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, dan di perbatasan warga ada yang golput serta lebih parah lagi adalah pencoblosan ulang.
"Kalau seperti ini yang dirugikan adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kita minta KPU kerjanya haus profesional lagi. Apa lagi sudah ada penambahan personil, diharapkan pemilu tahun 2019 kerjanya lebih baik lagi," ujarnya.
Alexandre juga meminta KPU Provinsi dan pusat untuk mengevaluasi kinerja dari KPU Kapuas Hulu, supaya kinerja KPU dalam pemilu tahun 2019 lebih baik lagi. "Diharapkan tingkatkan sosialisasi kepada masyarakat, tentang pemilu tentunya harus banyak bekerja sama dengan semua pihak," ungkapnya.
Sopyan yang juga warga Kapuas Hulu menuturkan, personil KPU Kapuas Hulu sudah lima orang, diharapkan kinerjanya harus lebih baik lagi. Karena kalau pemilu 2018 dinilai kurang baik. "Kita minta petugas PKK dan KPPS yang kerja tak bagus pecat," ungkapnya.