Kalbar Gubernur Baru, PERMUDA Kapuas Raya Komitmen Kawal Janji Pemekaran

Citizen Reporter

Ari

Anggota PERMUDA Kapuas Raya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID.PONTIANAK -  Perhimpunan Pemuda (PERMUDA) Kapuas Raya melalu salah satu pengurusnya Uray Deki Akbar mengatakan komitmennya dan pemuda Kapuas Raya untuk mengawal pemekaran Provinsi baru di Timur Kalimantan Barat, Kamis (28/06/2018).

Menurutnya saat ini mereka akan meyambut baik siapapun Pemimpin Baru Kalbar, dan siap menunggu hasil final dari KPU.

Baca: Real Count DPD PKS Kota Pontianak, Edi - Bahasan Unggul Telak

Baca: Paslon Walikota Umumkan Kemenangan, Ini Kata Ketua KPU Kota Pontianak

Baca: Ketua Tim Pemenangan Midji-Norsan Sampaikan Ucapan Selamat Pada Masyarakat Kalbar Karena Hal Ini

"Nanti siapa yang menang, kami siap dan menyambut mereka dengan Komitmen Pemekaran Kapuas Raya. Karena semua calon kami kira sudah berkomitmen untuk memekarkan kapuas raya," Ujar Deki.

Deki menambahkan pihaknya siap menuntut komitmen terhadap pemekaran Kapuas Raya jika Gubernur terbaru sudah ditetapkan dan dilantik.

"Kami siap menuntut janji dan komitmen paslon terkait pemekaran, karena semua mengatakan dan semua calon komitmen memakarkan kapuas raya. Karena dari debat dan stetmen calon dimedia mereka tidak pernah mempermasalahkan Kapuas Raya untuk mekar, bahkan berjanji untuk memekarkan Kalbar," Tegasnya.

Deki menjelaskan, berdasarkan kajian dari internal PERMUDA Kapuas Raya, Pemekaran provinsi Kapuas Raya sudah menjadi kebutuhan masyarakat didaerah Timur.

Hal itu disebabkan selama ini terkait pemerataan pembangunan belum begitu dirasakan seperti jalan, akses pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, Deki menilai Kalbar juga mempunyai wilayah yang sangat luas dengan sumber daya berlimpah pula. Begitu juga dengan daerah timur yang juga menyimpan berbagai potensi yang dapat menjadi modal dalam pemekaran nanti.

"Kita jangan takut untuk memekarkan kapuas raya kalau untuk kepentingan masyarakat banyak," Pungkasnya.

Sementara itu, terkait dengan realisasi Kapuas Raya. Deki memperkirakan dan dalam internal juga mengatakan hanya tinggal keinginan dan kesungguhan pemerintah itu sendiri.

"Kalaupun ada moratorium bukan berarti kita tidak bisa mekar. Kalau political wiill pemerintah ada kapuas raya akan jadi. Contoh Kalimantan Utara, kita harus realitis soal pemekaran ini. Bahwa pemekaran adalah kebutuhan Masyarakat Timur Kalbar," Tutupnya.