Ini Respon Pjs Wali Kota Pontianak Terkait 12 Tuntutan Warga yang Sempat Blokade Jalan ke TPA
Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak, Mahmudah langsung melakukan kunjungan kerja lapangan
Penulis: Syahroni | Editor: Tri Pandito Wibowo
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Merespon terkait adanya aksi blokade akses yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir Pontianak Utara, Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Pontianak, Mahmudah langsung melakukan kunjungan kerja lapangan untuk melihat secara langsung lokasi TPA dan sekitaran.
"Kemaren itukan ada beberapa tuntutan dari masyarakat sekitaran TPA, kalau tidak salah ada 12 tuntutan," ucap Mahmudah saat meninjau langsung TPA, Jalan Kebangkitan Nasional, Pontianak Utara, Senin (9/4/2018).
Dari 12 tuntutan tersebut Pemkot Pontianak upayakan bisa selesaikan atau dipenuhi. Tetapi menurut Mahmudah ada juga yang tidak bisa terpenuhi seketika.
Baca: UNBK di Kapuas Hulu Sementara Lancar, Ini Penjelasan Disdikbud
Sementara saat ini yang dapat dipenuhi adalah tuntutan yang bersifat jangka pendek saja, contohnya Pemkot melakukan penebasan sisi kiri-kanan Jalan Kebangkitan Nasional sesuai dengan permintaan masyarakat kalau itu harus ditebas dan dibersihkan. Tuntutan itu sudah dilakukan dinas terkait.
"Kemudian ada juga tuntutan pembuangan sampah kearah belakang, itu sudah dilakukan jadi tidak lagi kedepan. Tidak lagi mengganggu masyarakat," tambahnya.
Selain itu ada juga tuntutan masyarakat menyambungan pipa PDAM untuk kebutuhan air bersih masyarakat sekitar dan itu memerlukan perencanaan terlebih dahulu.
"Itu tidak bisa serta merta begitu saja, ini perlu dana dari APBD dan perlu adanya proses dan persetujuan. Ini perlu proses dan perencanaan dengan matang," jelasnya Mahmudah.
Baca: Sekolah Tak Miliki Sarana dan Prasarana, Pelajar Pedalaman Ketapang Ikut UNBK ke Kota Ketapang
Tuntutan lainnya adalah mobil mengangkut sampah dan sampahnya berjatuhan di jalan pihaknya akan lakukan pembersihan.
Selain itu Mahmudah tegaskan meminta pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar mengawasi truk supaya menutup dengan terpal. Selama ini mungkin yang jatuh itu karena truknya tidak ditutup dengan terpal. Ia minta DLH tingkatkan pengawasan pada truk yang ada.
"Kita juga berharap masyarakat sekitar mau bersabar dan artinya mau kooperatif dan tuntutan mereka akan kita penuhi secara bertahap," katanya.
Terkait tuntutan masyarakat meminta diberdayakan pada setiap proyek TPA, tegas Mahmudah katakan jika sistemnya pengelolaan TPA ada pada pihak ketiga dan Pemkot upayakan dapat mengakomodir masyarakat sekitar. Saat ini pun hampir 100 persen para pekerja di TPA adalah masyarakat sekitar.
"Sebenarnya sudah kita lakukan mengakomodir para warga sekitar ini. Mungkin ini adalah generasi baru, dari anak-anaknya, cucunya sedangkan kalau orangtuanya sudah dilakukan sejak dulu," pungkas Mahmudah.