Pemkab Dorong Terwujudnya Industri Hilir CPO di Ketapang

Citizen Reporter

Peliputan Humas dan Protokol Setda Ketapang, Andi Candra

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Demi mendorong terwujudnya industri hilir crude palm oil (CPO) di Ketapang. Pemkab Ketapang menggelar pertemuan dengan GAPKI Kalbar  dan Perkebunan Kelapa sawit Korwil Ketapang di Pendopo Bupati Ketapang, Senin (26/3).

Pertemuan tersebut dibuka Bupati Ketapang, Martin Rantan dan dihadiri para Asisten Setda Ketapang. Serta Staf Ahli Bupati Ketapang, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), para camat dan lain-lain.

Bupati mengatakan sejak terjadi krisis ekonomi beberapa tahun lalu. Menyebabkan investasi perkebunan kelapa sawit cenderung stagnan. Hal itu disebabkan sumber pembiayaan pengembangan perkebunan oleh pemerintah dan dunia usaha semakin sulit. 

Serta iklim usaha yang dirasakan masih kurang kondusif oleh investor sebagai akibat lemahnya penagakan hukum. Namun pada saat krisis terjadi ternyata rata-rata komoditi perkebunan mampu bertahan dan menjadi tumpuan perekonomian nasional.

(Baca: Dengek-Dengek Raih Juara Pertama PAS CUP )

Sehingga atas dasar pengalaman tersebut, Pemkab Ketapang berkeyakinan bahwa sub sektor perkebunan patut terus dikembangkan. Lantaran merupakan satu di antara unggulan sektor pertanian  yang memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional.

Terutama berkontribusi terhadap pendapatan devisa Negara, kesempatan usaha, penyediaan lapangan kerja dan bahan baku industri dalam negeri. Mempercepat pengembangan wilayah dan mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sera meningkatkan kesejahteraan masyarakat “Peranan strategis sub sektor perkebunan ini  sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, yakni Ketapang yang maju menuju masyarakat yang sejahtera,” kata Bupati dalam kata sambuntannya.

Ia menjelaskan berdasarkan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2014-2034. Rencana tersebut diarahkan  untuk perkebunan kelapa sawit  dan di Ketapang seluas 1.108.000 hektar. 

(Baca: Alat Peraga Kampanye Telah Dipasang, Panwaslu Imbau Ini pada Masyarakat Kapuas Hulu )

Khusus komoditi kelapa sawit dari luar areal yang ditargetkan yaitu  920 ribu hektar telah diterbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 808.831,16 ha untuk 74 perusahaan. Realisai penanaman kelapa sawit di Ketapang  hingga saat ini 411.783,44 hektar.

Di anaranya terdiri dari tanaman kebun inti 352.177,54 hektar dan kebun plasma  59.605,90 hektar. Kemudian di antara 74 perusahaan yang memperoleh IUP ada 25 sudah memiliki pabrik kelapa sawit (PKS) dengan jumlah kapasitas pabrtik terpasang  1.425 ton TBS/jam  dan jumlah kapasitas pabrik terpakai 1.035 ton TBS/jam .

Kemudian menurutnya di Ketapang terdapat 10 perusahaan sudah memasuki masa peremajaan kelapa sawit.  Target peremajaan kelapa sawit Indonesia tahun 2017-2022  adalah 2,4 juta hektar dan pada 2018 targetnya seluas 185.00 hektar. Khusus Ketapang ditargetkan seluas 3.353 hektar.

“Pengembangan Industri hilir perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu strrategi  yang harus dilaksanakan  untuk beberapa jenis komoditas perkebunan  yang berpotensi untuk dikembangkan  menjadi produk hilir  yang berorientasi ekspor,” paparnya.

Bupati menambahkan komoditas kelapa sawit sangat berpotensi  untuk dikembangkan menjadi produk lanjutan  yang banyak diminta pasar ekspor. Terlebih untuk mewujudkan sasaran pembangunan dibidang ekonomi dalam pembangunan jangka panjang  Ketapang.

Maka industri hilir CPO memegang peranan yang menentukan. Sebab itu perlu dikembangkan  secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran masyarakat secara aktif. Serta mendayagunakan secara oftimal  seluruh sumber daya alam, manusia dan dana yang tersedia.

Menurutnya Pemkab Ketapang saat ini sedang menyusun kebijakan terkait industri hilir CPO di Ketapang. Sebab merupakan  sumber daya yang sangat mendukung menjadi potensi pengembangan industri hilir berbasis minyak sawit di Ketapang.

Lantaran bisnis minyak sawit  di Indonesia masih didominasi oleh ekspor minyak sawit mentah (CPO). Sebab itu bisnis minyak sawit  perlu lebih aktif dan dinamis bersama pemerintah dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit  di masa depan.

Keberadan GAPKI merupakan bagian dari pengusaha kelapa sawit diharapkan  harus selalu membantu pemerintah  di pusat dan di daerah. Terutama dalam menentukan dan melaksanakan  berbagai kebijakan sektor perkebunan kelapa sawit.

Banyak harapan yang ditunjukkan kepada GAPKI terlebih asosiasi ini bisa dijadikan sandaran bersama  bagi para pelaku perkebunan sawit. Misalnya dalam memecahkan ganjalan industri yang sering muncul.

“Pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Serta kesetaraan bagi setiap orang  menjadi tujuan utama  yang harus dilakukan Pemerintah bersama GAPKI,” tuturnya.