Citizen Reporter

Teken Program Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi, Rupinus: Akan Kita Tindak Lanjuti dengan Aksi

“Program pemberantasan korupsi terintegrasi akan kita tindak lanjuti dengan rencana aksi. S

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi | Editor: Jamadin
ISTIMEWA
Bupati Sekadau Rupinus,  SH,  M. Si bersama anggota DPRD Kabupaten Sekadau Radius Efendi melakukan pendantangan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah kalimantan barat di balai petitih kantor gubernur kalimantan Barat, Jumat (8/3). 

Citizen Reporter

Humas Pemkab Sekadau,  Hartono 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Bupati Sekadau Rupinus, bersama anggota DPRD Sekadau Radius Efendi melakukan pendantangan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah kalimantan barat di balai petitih kantor Gubernur Kalbar, Jumat (8/3).

Bupati Sekadau Rupinus, ditemui usai pendantangan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah kalimantan menyampaika program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah kalimantan barat akan ditindak lanjuti juga oleh pemerintah kabupaten sekadau dengan membuat rencana aksi.

“Program pemberantasan korupsi terintegrasi akan kita tindak lanjuti dengan rencana aksi. Saya minta Inspetur segera menindaklanjuti kegiatan ini dengan rencana aksi, hal ini penting dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

(Baca: Tiga Petani Tewas Disambar Petir Saat Bajak Sawah, Ini Keterangan Saksi Mata )

Orang nomor satu di bumi lawang kuari ini meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sekadau harus patuh, taat, paham serta mengikuti peraturan yang ada. 

“Semua kepala SKPD saya minta agar program pemberantasan korupsi terintegrasi ini ditindaklanjuti dengan rencana aksi,’ ujarnya. Rencana aksi yang dimaksud alimni lulusan fakultas hukum utan ini adalah sinergi antara perencanaan dan penggaraan. 

“Saya minta semua kepala SKPD untuk menerapkan e-paling dalam menyusun anggaran, Dengan penerapan Aplikasi E-Planning ini diharapkan posess perencanaan yang diselenggarakan akan lebih transparan, terbuka dan akuntabel,” pintanya.

Sementara sambutan Wakil KPK, Alexander Marwata, menegaskan konsentrasi pencegahan diperluas menyusul marakanya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah dalam waktu beberapa bulan terakhir ini.

Alexander Marwata mengatakan KPK juga mendorong terbentuknya unit gratifikasi di setiap daerah. Khususnya Kalbar.

(Baca: Hewan Ternak Milik Warga Berkeliaran di Jalan Raya )

Penjabat Gubernur Kalbar Doddy Riyadmadji dalam sambutannya mengatakan, rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah di Kalbar merupakan bentuk kemantapan tekad dalam upaya mencegah dan memberantas segala bentuk praktek korupsi serta selalu menumbuh kembangkan budaya anti korupsi dalam tata kelola pemerintahan provinsi dan kabapten/kota di Kalbar. 

Maraknya pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi, menurut Doddy, hal tersebut mengindikasikan  pembangunan sistem pengawasan didalam pemerintahan perlu atau lebih ditingkatkan. 

Karena itu, ia  memberikan apresiasi yang tinggi atas langkah-langka KPK yang tidak hanya gencar dalam melakukan penindakan, tetapi juga berperan sebagai pencegah yang dapat mendorong dalam perbaikan pengelolaan sistem dengan tujuan menciptkan tata kelola pemerintahan yang dalam lingkungan pemerintah daerah. 

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved