Citizen Reporter
Dirjen PHPL Tegaskan Prinsip 3M Pengelolaan Hutan
Strategi ini menurutnya akan menjawab isu pendanaan yang menjadi masalah klasik dalam pengembangan KPHP di Indonesia.
Penulis: Dhita Mutiasari | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Citizen Reporter
Sub Bagian Data, Evaluasi dan Kehumasan
Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menerapkan strategi 3M yaitu Multi-Business, Multi-Commodity, dan_ Multi-Stakeholders_ dalam pengelolaan hutan khususnya wilayah hutan yang berada di bawah pengelolaan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi).
Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dirjen PHPL-KLHK) I.B Putera Parthama saat menjadi pembicara kunci pada gelaran the Asia Pasific Regional Workshop on Transboundary Biodiversity Conservation: Empowering Forestry Communities and Women in Sustainable Livelihood Development di Pontianak pada Rabu (7/3/2018).
Baca: Mengintip Keseharian Puteri Indonesia Pariwisata 2017, Dari Santai Hingga Kegiatan Sosial
Strategi ini menurutnya akan menjawab isu pendanaan yang menjadi masalah klasik dalam pengembangan KPHP di Indonesia.
“Fokus pada pengembangan bisnis yang berbasiskan masyarakat lokal dan implementasi strategi 3M akan mempercepat kemandirian KPHP dari segi pendanaan tentunya dengan memproduksi barang dan jasa yang berkelanjutan, ”tuturnya.
Baca: Malaysia Deportasi 30 TKI Bermasalah, Satu Orang Patah Kaki
Dalam paparannya di depan peserta workshop, Putera menjelaskan ada delapan KPHP yang telah ditetapkan sebagai KPH Model dengan variasi produk hasil hutan bukan kayu (HHBK).
Lokasi KPH Model tersebut tersebar dari sumatera hingga Sulawesi diantaranya KPHP Model Mandailing Natal di Sumut yang menghasilkan produk minyak nilam, KPHP Model Tebing Tinggi yang menghasilkan Nibung dan Kopi Liberika serta KPH Model Kapuas Hulu yang menghasilkan produk Madu dan Rotan.
Baca: Bikin Fansnya Gempar, Artis Cantik India Ini Masuk Islam dan Ungkap Alasannya
KPH Model Kapuas Hulu menjadi satu-satunya perwakilan dari Kalimantan.
“Pendampingan teknis dari KPHP dan ahli kepada masyarakat lokal harus terus dilakukan utamanya dalam segi produksi serta pemasaran” ujarnya.
Guna mendukung pendampingan dan penyelarasan tersebut telah dilakukan juga penandatanganan kerjasama (MoU) antara Ditjen PHPL dengan Gubernur di dua Provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Pendampingan juga dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi FLEGT (Forest Law Enforcement, Government and Trade) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
