Paksa 500 Ribu Pelanggan Migrasi, 2018 PLN Terapkan Listrik Prabayar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- PT PLN (Persero) Wilayah Kalbar terus mendorong 1.045.051 pelanggannya untuk bermigrasi dari sistem pascabayar menjadi prabayar. Saat ini, ada sekitar 500 ribu pelanggan PLN yang sudah menggunakan sistem prabayar. Sisanya, 500 pelanggan masih menggunakan sistem pascabayar.

Humas PLN Wilayah Kalbar Agi Risnandar mengatakan, program listrik pintar atau prabayar ini sudah bergulir sejak Oktober 2017. Namun, lanjutnya, digencarkan PLN pada Januari 2018. PLN Wilayah Kalbar menargetkan 100 persen pelanggannya menggunakan listrik pintar pada 2018 ini.

"PLN wilayah 1, sekitar 500 ribu, artinya berbanding 50/50. Kita imbau masyarakat beralih karena listrik pintar lebih murah dan secara tarif sama. Tempat pembelian voucher juga buka 24 jam, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan," ujar Agi kepada Tribun Kamis (1/3).

(Baca: Tarian Tradisional Madura Iringi Resepsi Pernikahan Putri Sulung Ketua REI Kalbar )

Tujuan diluncurkan listrik pintar, kata Agi, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelanggan mendapatkan kualitas layanan.

"Jangan takut beralih karena dengan listrik pintar justru lebih murah, mudah dan aman. Tarif sama dengan pascabayar. Pelanggan tak perlu khawatir meninggalkan rumah kosong karena aman dan pelanggan tidak perlu membayar biaya beban," ujarnya.

Agi menjelaskan, latar belakang diluncurkan produk listrik pintar karena banyaknya laporan pelanggan terkait kesalahan pencatatatan meter pada masyarakat pasca bayar.

Berdasarkan laporan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, kata Agi, banyak masyarakat yang mengeluhkan kesalahan catat oleh petugas lapangan. Penggunaan sistem prabayar akan terbebas dari kesalahan baca dan pencatatan.

(Baca: Polres Landak dan Polsek Mandor Tangkap Empat Orang Pekerja PETI )

"Kami menindaklanjuti adanya laporan Ombusdman dengan mengeluarkan produk baru yang sebelumnya dari pasca bayar menjadi prabayar," ujarnya.

Pelanggan, lanjut Agi, juga harus mengetahui berbagai kelebihan sistem prabayar. "Kesalahan ini bisa menyebabkan salah perhitungan pemakaian pelanggan. Pelanggan juga bisa mengatur sendiri pemakaian energi listrik," ujarnya.

Pelanggan, katanya, dapat menyesuaikan pemakaian listrik sesuai anggaran rumah tangga atau kemampuan pelanggan. Pelanggan juga bebas dari petugas penagihan sehingga privasi pelanggan terjaga.

Agi memastikan, sistem prabayar lebih aman karena meteran prabayar mempunyai alat pendeteksi awal apabila ada gangguan pada instalasi listrik di rumah. "Listrik pintar bisa diisi di outlet-outlet yang bekerjasama dalam pemasaran melalui ATM, mobile banking, bisa juga melalui Tokopedia, Gojek dan e-commerce lainnya. Pembelian juga bisa di Indomaret, Alfamart dan PPOB terdekat," ujarnya.

(Baca: Menikah dengan Chicco Jerikho, Ini 5 Fakta Putri Marino yang Harus Kamu Tahu )

Jajaran PLN di daerah juga terus mendorong penerapan sistem prabayar. Manager PLN Rayon Ngabang Markus Adi mengaku tengah mengggenjot program ini. "Iya itu benar, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ganeral Manager dan dimulai sejak 1 Januari 2018 kemarin," ujar Markus Adi kepada Tribun, Jumat (2/3).

Jumlah pelanggan yang akan dimigrasikan di wilayah Landak mencapai belasan ribu. "Jumlah pelanggan kita itu semuanya ada 32.988. Untuk yang sudah prabayar 13.360 dan yang masih pascabayar 19.628," katanya.

Masyarakat yang enggan beralih dari listrik pascabayar ke prabayar akan diminta mengikuti aturan.

"Listrik itu suatu kebutuhan. Kalau tidak mau ikuti itu, ya berhenti saja jadi pelanggan. Karena itu kebutuhan, berartikan perlu," tegasnya.

Markus Adi menjelaskan, daya minimal yang harus digunakan pelanggan saat pemasangan listrik prabayar dianjurkan 900 VA ke atas.

Markus menjelaskan, dasar PLN melaksanakan migrasi mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Sistem pengukuran pemakaian pelanggan akan berubah dari sistem analog ke sistem eletronik.

"Kalau bicara masalah keunggulan, tentu sitem voucher lebih unggul. Karena di situ tidak ada biaya beban, tidak ada pencatatan rutin tiap bulan oleh petugas PLN, tidak ada komplain karena salah catat," bebernya.

Selain itu, lanjutnya, mendidik masyarkat untuk bisa mengatur pemakaian pulsa listrik sesui dengan kebutuhan. "Privasi juga terjaga, karena kita tidak didatanggi petugas PLN untuk nagih tunggakan. Kan malu kalau masih ditagih-tagih," tambahnya.

Markus berharap masyarakat sadar untuk mengikuti program migrasi ini. Sebab, saat ini listrik termasuk kebutuan utama. "Jadi syarat untuk dipasang prabayar itu wajib melunasi tunggakan selama ini atau sisa pemakaian yang belum tertagih (tagihan susulan). Untuk biaya migrasi dalam pemasangan itu tidak ada, kecuali voucher perdana," terangnya.

Ia memastikan sosialisasi ke masyarakat akan dilaksanakan. "Sosialisasi itu perlu, dan kita akan langsung mengajak masyarakat untuk beralih ke prabayar serta menjelaskan kepada masyarakat apa keuntungannya," pungkasnya

Upaya memigrasikan pelanggan juga dilakukan jajaran PT PLN Ranting Putussibau. "Migrasi prabayar merupakan program unggulan PLN tahun 2018, yang dilaksanakan serentak di provinsi Kalimantan Barat, sebagai upaya meningkatkan pelayanan dengan beradaptasi perkembangan teknologi," ujar Manajer PT PLN Ranting Putussibau Dhani Rediansyah.

Program ini, jelasnya, berdasarkan SK General Manajer PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat No 0004.K/GM-WKB/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang Program migrasi pascabayar ke listrik prabayar 100 persen di PT (PLN) Persero Wilayah Kalimantan Barat.

Dhani menjelaskan, migrasi ke sistem prabayar adalah kebutuhan bersama dalam proses transaksi PLN dan pelanggan. Pelanggan akan mendapatkan beberapa kelebihan dengan sistem prabayar antara lain bebas biaya beban, murah, mudah dan aman.

"Jadi pelanggan bebas mengatur pemakaian sendiri, bebas dari risiko salah baca meter, bebas menyesuaikan pengeluaran biaya listrik. Serta murah tanpa biaya beban dan tanpa biaya keterlambatan," ucapnya.

Sedangkan untuk mudah yaitu, karena bisa isi ulang voucher di mana dan kapan saja, offline atau online, tunai maupun nontunai. "Selain itu, kWh prabayar memiliki vitur keamanan yang baik sehingga dapat mendeteksi masalah pada instalasi listrik di rumah pelanggan, dan menampilkan indikator/alarm di kWh meter," paparnya.

Dalam pelaksanaannya, kata Dhani, PLN bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui MoU dan akan bersinergi dalam sosialisasi. "Hal ini akan sejalan dengan program pemerintah daerah, dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Penerangan Jalan, sehingga pembangunan dapan berjalan semakin pesat," jelasnya.

Dengan keuntungan tersebut, katanya, diharapkan masyarakat memperoleh kemudahan ketika beralih sistem prabayar atau listrik pintar. PLN akan melaksanakan program ini dengan pendekatan persuasif ke pelanggan melalui sarana komunikasi dan sosialisasi yang efektif.

"Saat ini di Kabupaten Kapuas Hulu mayoritas sudah menggunakan kWh prabayar (sekitar 65 persen) dan sisanya akan bertahap dimigrasikan tahun ini hingga 100 persen. Adapun daya yang dipasang kWh prabayar kepelanggan akan tetap sama dengan daya saat kWh pascabayar," ungkapnya. (mas/alf/rul/hen/bnd/gam/doi)