Dewan Minta Pemkot Pontianak Fokus Benahi Kawasan Kumuh
Karena hasil survei yang dilakukan di beberapa kecamatan, ternyata rumah tidak layak huni ini masih dominan.
Penulis: Syahroni | Editor: Rizky Zulham
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofy Munawar memberikan tanggapan terhadap forum organisasi perangkat daerah yang membahas perencanaan pembangunan dan target yang akan dicapai 2018 mendatang tak akan mampu dicapai jika tak ada fokus program yang dijalankan.
Terkait adanya sembilan hal utama atau prioritas pembangunan Kota Pontianak 2019 untuk mencapai target yang telah ditentukan seperti, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,10-6,50 persen pada 2018 dan Pemkot menargetkan 7,24 persen ditahun 2019.
Angka kemiskinan pada tahun 2018 ditargetkan menjadi 4,63 persen dan 2019 mendatang akan diturun sebesar 0.09 persen atau menjadi 4,54 persen.
Baca: Sulap Pemukiman Kumuh dengan Aneka Warna di Sadaniang
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemkot Pontianak menarget pada 2018 sebesar 78.89 persen dan 2019 ditargetkan menjadi 79.34 persen.
Herman Hofy menilai sembilan program pokok yang ditargetkan Pemkot Pontianak ini seperti, mendayagunakan dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Kemiskinan berkurang dengan signifikan. Penyerapan angkatan kerja tinggi.
Pertumbuhan ekonomi mantap. Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan.
Memperkuat sistem sanitasi perkotaan. Melanjutkan upaya peningkatan akses wilayah.
Memajukan sistem transportasi dan Memperindah tampilan kota untuk memantapkan citra kota, tak akan bisa dikerjakan dalam setahun maka itu harus ada yang difokuskan.
"Untuk sembilan program pokok itu, memang betul tapi untuk selesai di tahun 2019 agak sulit. Ada beberapa hal yang harus segera dituntaskan, berkaitan dengan wilayah kumuh, mulai dari pengentasan tidak layak huni dan sanitasi yang mempunyai keterkaitan erat," ucapnya Senin (26/2/2018).
Ia meminta Pemkot lebih fokus mengentaskan kawasan kumuh, karena hasil survei yang dilakukan di beberapa kecamatan, ternyata rumah tidak layak huni ini masih dominan.
Oleh karena itulah ia meminta harus ada solusi yang dilakukan oleh Pemkot, guna mempercepat pengentasan wilayah kumuh dan rumah tidak layak huni.
"Untuk 2019 sangat tidak mungkin untuk bisa menyelesaikan itu semua, karena Pemkot tidak punya data akurat berkaitan dengan itu. Kelemahan kita dalam perencanaan pembangunan adalah data kita lemah. Akibat lemah maka sangat sulit untuk bisa melaksanakan pembangunan yang tepat sesuai tingkat kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Sanitasi merupakan bagian dari rumah tidak layak huni, ia yang selalu turun dilapangan melihat masih banyak rumah tidak layak huni sehingga masih banyak sanitasi yang tidak baik.
Kemudian juga berkaitan dengan sumber daya manusia, Herhof sebut masih perlu upaya yang lebih konsen terkait sumber daya manusia berkaitan dengan pendidikan.