Aswandi: Pemerintah Pusat tidak Sembarangan Buat Kebijakan UNBK
Kalau di Perguruan Tinggi tidak masalah, mereka nanti tidak menggunakan komputer, tapi nanti pakai android
Penulis: Faiz Iqbal Maulid | Editor: Jamadin
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Adelbertus Cahyono
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Pengamat Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak, Aswandi mengatakan, biasanya Pemerintah Pusat tidak sembarangan dalam membuat suatu kebijakan, sudah ada kajian-kajian tertentu sebelumnya, termasuk ihwal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
"Bahkan nanti sebelum dilaksanakan UNBK, biasanya ada survei dari pusat untuk memastikan bahwa sekolah yang bersangkutan sudah layak atau tidak, siap atau tidak dengan ITnya," katanya di Kantor Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak, Senin (5/2/2018).
(Baca: Jaga Ekspektasi Masyarakat, Bank Indonesia Pantau Harga Pokok )
Pada prinsipnya, dia tak menyarankan UNBK tetap dilaksanakan di sekolah-sekolah yang sebetulnya belum siap dengan perangkat-perangkat penunjangnya.
Sebab, UNBK hanya lah satu dari dua metode Ujian Nasional, bukan satu-satunya, masih ada ujian nasional secara konvensional.
"Kalau di Perguruan Tinggi tidak masalah, mereka nanti tidak menggunakan komputer, tapi nanti pakai android," ujarnya.
(Baca: Arus Deras Yang Melanda Wilayah Ini Bikin Merinding, Tonton Videonya )
Menurutnya, pemerintah sebaiknya menyiapkan terlebih dahulu perangkat-perangkat penunjang UNBK, baik itu komputer, jaringan internet, maupun perangkat lunak pendukungnya.
"Kalau pun belum bisa ya pakai ujian tulis tidak apa-apa, kenapa harus diseriuskan," ucapnya.
Meski demikian, dia tak menampik, UNBK memang sangat baik sebagai upaya untuk menghindari terjadinya plagiat maupun contek-menyontek.
Terlebih, para peserta ujian sudah bisa langsung mengetahui skor hasil ujiannya.
"Bahkan kemarin uji cobanya itu sudah diundang hacker-hacker untuk memastikan program itu bisa dijebol atau tidak, ternyata memang tidak bisa (dibobol)," tutupnya.
