Laporkan Setiap Pelanggaran, Sanggau Miliki Wadah Terpusat

Informasi pelanggaran diperoleh dari dua cara, laporan dan temuan. Kalau laporan dari pemilih, pemantau, dan peserta.

Laporkan Setiap Pelanggaran, Sanggau Miliki Wadah Terpusat
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/HENDIR CHORNELIUS
Ketua Bawaslu kabupaten Sanggau, Inosensius saat menyerahkan SK kepada personel Gakumdu di aula hotel Meldy Sanggau, Senin (22/1). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Ketua Bawaslu kabupaten Sanggau, Inosensius menyerahkan surat keputusan (SK) kepada 15 personel Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sanggau yang terdiri dari Panwas, unsur kepolisian dan Kejaksaan Negeri Sanggau, penyerahan berlangsung di Aula Hotel Meldy Sanggau, Senin (22/1/2018).

“Jadi mekanismenya masyarakat datang, sentra Gakkumdu menerima laporan dari Panwaslu. Satu kali 24 jam bisa didampingi penyidik kepolisian. Satu kali 24 jam di Panwas dibahas dulu, apakah masuk pidana atau tidak, ” katanya.

Baca: Pemda Sambut Baik Teken MoU Dengan PLN, Targetkan 100 Persen Gunakan Listrik Pra Bayar

Karena, lanjut Ino sapaan akrabnya, sentra Gakkumdu adalah wadah yang menangani pelanggaran pidana.

“Kalau dari Panwas diputuskan diduga pidana kemudian dilanjutkan ke sentra Gakkumdu. Kalau bukan pidana, administrasi atau etik, diambil alih oleh Panwas saja,” jelasnya.

Ino menjelaskan, informasi pelanggaran diperoleh dari dua cara, laporan dan temuan. Kalau laporan dari pemilih, pemantau, dan peserta.

“Ini yang boleh melapor. Tapi kalau dalam pengawasan, seorang pengawas menemukan adanya dugaan pelanggaran, ini disebut temuan. Baru nanti dilihat apakah pidana atau bukan. Ada tiga jenis pelanggaran, pidana, administrasi dan etik,” tegasnya.

Baca: Luna Single Pertama Wai Rejected di Bawah Seven Music Indonesia

Selain itu, ia juga berharap media massa juga berimbang dalam hal pemberitaan. Termasuk menyangkut hal kampanye.

“Memang KPU akan mengatur terkait kampanye ini. Tentu atas rekomendasi pemerintah. Kalau ada pemberitaan kita perlu tahu dulu definisi kampanye, ” katanya.

“Ada tiga unsur, salah satunya mengajak. Kalau salah satu unsur memenuhi, itu sudah dikatakkan kampanye. Kalau media, itu kan ada kode etik tersendiri. Kalau memang dilaporkan ke kita, kita akan teruskan ke dewan pers. Jadi bukan kita yang menentukan sanksinya,” tambahnya.

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved