Pemerintah Harus Lakukan Inventarisasi, Sengketa Lahan Kubu Raya Paling Banyak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Madrosid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan Daerah (LPPD) Kubu Raya, Dede Junaidi mengatakan permasalahan sengketa lahan, mestinya mendapat perhatian dari pihak pemerintah secara serius.

Gejolaknya hingga ke masyarakat bawah sudah terkuak jelas.

"Bahkan dengan adanya kasus bunuh diri ini, menandakan ketidak mampuan masyarakat terhadap kasua sengketa lahan. yang telah menyita waktu pikiran dan biaya tidak sedikit jika diurus secara pribadi," katanya, Senin (25/12/2017).

Untuk itulah langkah dari pemerintah daerah dan intansi terkait, harus lakukan pemetaan terlebih dahulu.

Jika sudah, maka lakukan penyelesaian secara menyeluruh.

Sehingga masyarakat tidak menjadi korban lagi dari dampa kasus sengketa lahan ini.

"Berikan status quo untuk lahan yang masih menjadi lahan sengketa. Dengan tumpang tindihnya surat menyurat milik masyarakat pasa satu tanah. Makaya dalam hal ini peran daerah sangat diperlukan," jelasnya.

Kabupaten Kubu Raya, percepatan pembangunan pesat sekali. Menjadi rebutan banyak pihak dalam kepemilikan tanah.

"Jangan sampai ini menjadi peluang semakin meluasnya sengketa lahan. Segera redam dengan ambil tindakan. Jangan hanya menunggu adanya kasus. Berikan tindakan antisipasi terlebih dahulu. Agar bisa memberikan ketenangan pada masyarakat dan dapat menarik investor lebih besar lagi ke Kubu Raya. Sebab, penyebab tumpang tindih lahan dan sengketa ini, kebanyakan ulah dari oknum," tegas Dede.

Apalagi semenjak adanya perubahan Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi Surat Pernyataan Tanah (SPT).

"Jadi saat SPT itu langsung dari pemiliknya. Makanya pemerintah harus jeli jika tidak ada kejelasan dari sang pemilik harua benar-benar dikoreksi. Jangan sampai dibiarkan pada oknum. Karena yang terjadi selama ini, kebanyakan seperti itu," pungkasnya.