Data dan Sebaran 34 Guru Garis Depan di Sanggau

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Pelaksana tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Sudarsono menyampaikan, saat ini sebanyak 34 orang guru garis depan yang bertugas di kabupaten Sanggau.

“Sebenarnya 35 orang, namun satu orang dari kecamatan Parindu mengundurkan diri karena mendapatkan pekerjaan ditempat lain. Saat ini mereka mengajar di kecamatan Etnikong dan Sekayam, baik SD maupun sekolah SMP, ” katanya, Senin (16/10).

Dikatakanya, guru garis depan merupakan program dari Kementrian Pendidikan. dengan adanya guru garis depan dapat membantu kekurangan guru di kabupaten Sanggau.

“Selain itu Pemkab Sanggau juga merekrut gurus kontrak untuk mengatasi kekurangan guru di kabupaten Sanggau. Untuk guru garis depan ini memang ditugaskan di pedalaman, penyerahan di Sanggau. Mereka tidak semua dari luar Kalbar, ada yang dari kabupaten Landak juga dari 34 orang itu, ” tegasnya.

(Baca: Dinas Pendidikan Minta Persyaratan GGD Akomodir Putra-putri Daerah )

Ketua Komisi D DPRD Sanggau, Robby Sugianto menegaskan, sebenarnya kita tidak anti terhadap guru dari luar. Hanya saja dewasa ini kita punya begitu banyak lulusan sarjana guru. Oleh sebab itu kita sangat berharap agar putra putri daerah kita bisa di berdayakan dan diberikan kesempatan untuk mengabdi di daerahnya masing-masing.

“Dengan tingginya minat pemuda pemudi kita untuk mengambil jurusan keguruan maka akan menyisakan PR yang besar kedepan. Bagaimana nasib mereka kedepan, ” katanya.

Lanjut Politisi Partai Gerindra Sanggau itu, Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi program ini yang tentunya lebih memproiritaskan putra putri daerah.

“Agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. demikian juga dengan dinas terkait, agar lebih intens melakukan komunikasi dengan Kementrian Pendidikan sekaligus memperjuangkan agar program tersebit bisa berpihak kepada putra putri kita, ” tegasnya.

Dikatakanya, kekurangan guru di kabupaten Sanggau juga harus di perhatikan oleh pemerintah pusat. Dimana selama ini untuk mengatasinya Pemda Sanggau melakukan penerimaan tenaga kontrak.

“Dimana kita ketahui posisi tenaga kontrak ini sangat rentan atau tidak aman, karena diakan statusnya bukan pegawai negeri. Kemudian tidak ada jaminan bahwa mereka di kemudian hari otomatis dijadikan atau di angkat menjadi pegawai negeri, ” ujarnya.

Belum lagi, lanjut Robby, rasio penerimaa yang jauh lebih sedikit daripada jumlah yang mendaftar. Untuk itu, ia juga meminta kepada Dinas terkait agar membuat sistem penerimaan yang professional agar orang-orang yang di terima adalah tenaga yang benar-benar di perlukan oleh masyarakat sanggau baik secara kualitas dan integritas nya.