Kajari Ajak Semua Pihak Cegah Penyimpangan Pengerjaan Proyek

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang, Joko Yuhono mengajak semua pihak mencegah penyimpangan pengerjaan proyek.

Terutama pada proyek yang sedang dilaksanakan agar jika terjadi penyimpangan tidak semakin parah.

“Jadi ayo kita sama-sama melakukan pencegahan penyimpangan sejak awal proyek dikerjakan. Mencegah tentu lebih baik dari pada mengobati (menindak pelanggaran-red),” katanya kepada awak media di Ketapang, Rabu (4/10/017).

Ia mengungkapkan memang di Kejari Ketapang ada Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Fungsinya juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan proyek-proyek khususnya di Ketapang.

(Baca: Indonesian Legal Roundtable Identifikasi Permasalahan Korupsi di Kalbar )

Namun tidak berarti TP4D mengetahui semua tentang proyek yang didampinginya.

Lantaran T4D memberikan pendampingan sebatas yang berkaitan legal dan hukum.

Sedangkan urusan teknis tentukan pengawas teknis yang lebih memahaminya.

“Kita ini memberikan pendampingan sesuai lembaga hukum bukan lembaga teknis. Jadi T4D ini memberikan telaah dan analisa berkaitan hukum yang berlaku. Jadi untuk mencegah agar jangan sampai adanya pelanggaran hukum,” jelasnya.

(Baca: Warga Afganistan Penghuni Rudenim Inginkan Kebebasan. Benarkah Mereka Selama Ini Tertekan? )

Sebab itu menurutnya masyarakat jangan salah kaprah terhadap TP4D.

Apalagi beranggapan TP4D harus bertanggungjawab semuanya termasuk masalah teknis dan lain-lain.

“Jadi TP4D ini tak ada untuk mengambil peran lembaga lainnya,” ucapnya.

Ia menegaskan lebih banyak yang mengawasi pengerjaan proyek tentu lebih bagus sebagai upaya pencegahan.

Sebab itu semua jangan merasa adanya TP4D merupakan persaingan atau apa dalam hal pengawasan pengerjaan proyek.

Diharapkannya semakin maksimal upaya pencegahan penyimpangan tentu agar bisa hasil pengerjaan proyek lebih baik, efisien dan efektif.

Sebab itu jika pihak lain ada temuan indikasi penyimpangan agar segera melaporkan kepada pihaknya.

“Jadi kalau ada temuan pelanggara oleh lembaga lain termasuk masyarakat. Maka silakan saja sampaikan kepada kita agar tidak terjadi penyimpangan lebih parah. Kita terbuka dan mari sama-sama mengontrolnya,” lanjutnya.

Kajari menambahkan semakin banyak pihak yang ikut mengontrol tentu semakin meringankan pekerjaan Tim TP4D.

Harapannya sebelum terjadi penyimpangan lebih parah sudah terdeteksi awal dan dicegah agar tidak semakin parah.

“TP4D justru sangat berterimakasih kalau ada masukan dari pihak lainnya. Apalagi pada proyek-proyek yang didampingi Tim T4D agar dilaksanakan benar tanpa ada pelanggaran,” ucapnya.  

“Jadi kalau ada masukkan adanya indikasi pelanggaran maka akan langsung kita tanyakan kepada pihak terkait pelaksanaan proyek itu. Misalnya pada PPK bagaimana ini ada laporan bahwa ada pekerjaan yang tak beres,” lanjutnya.

“Tapi tolong laporan itu jangan ketika pekerjaan sudah selesai semua. Misalnya tiba-tiba mengungkapkan ada campuran yang tidak benar atau lainnya. Itu namanya cari-cari kesalahan karena bagaimana kita mau bongkar kalu sudah jadi semuanya,” tambahnya.