Dewan Ketapang Dukung Tuntutan Masyarakat Jelai Hulu

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Wakil Ketua DPRD Ketapang, Junaidi menyambut baik perwakilan masyarakat Kecamatan Jelai Hulu yang menyampaikan tuntutan ke DPRD Ketapang, Jumat (29/9). Ia pun menegaskan mendukung apa yang diharapkan masyarakat ini.

“Terimakasih terhadap kedatangannya ini. Saya mewakili DPRD Ketapang mendukung upaya Pemerintah dan apa yang diinginkan masyarakat terkait banjir di Jelai Hulu kemaren,” katanya di hadapan perwakilan masyarakat dan wartawan di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan dahulu saat kunjungan kerja pernah melakukan rapat di Kantor Camat bahkan hingga hingga menjelang Magrib baru selesai. “Saya lihat di sana itu (Jelai Hulu-red) perusahaan yang melakukan pembabatan bukit,” ungkapnya.

“Tentu melanggar aturan khususnya yang kemiringan di atas 35 persen. Jadi seharusnya hal itu tidak boleh terjadi. Hanya kita ini untuk melakukan pemantauan ke lapangan tak mungkin bisa setiap hari. Sehingga itu peran masyarakat lah,” lanjutnya.

(Baca: Forum Jelai Bersuara Sampaikan Tuntutan Kepada DPRD Ketapang )

Ia menjelaskan terkait batas pengolahan hutan di dekat daerah aliran sungai. Maka sesuai aturan minimal 200 meter dari badan sungai dan pada anak sungai minimal 50 meter. “Tentu aturan ini perlu juga dikaji ulang,” tuturnya.

“Jadi walapun dalam Undang-undang sudah mewajibkan hal ini sesuai batas itu. Tapi kalau kita lihat perkembangannya malah ada yang kurang dari batas itu,” tambahnya.

Menurutnya kalau pun ada yang lebih namun secara penutupan kawasan sudah tidak memadai. Khususnya ketika terjadi hujan lebat sehingga terjadi luapan air hujan yang tinggi. “Jadi kalau sudah ada kesadaran masyarakat hingga Pemerintah Desa seperti ini,” tuturnya.

“Maka kita sangat mendukung sekali dan berharap persoalan bisa cepat teratasi. Mungkin kita kedepan bisa meminta tindakan cepat Pemerintah. Khususnya dalam hal ini Pemerintah Kecamatan untuk memanggil perusahaan dan kita duduk bersama,” sambungnya.

Junaidi menambahkan terkait rehabilitasi dampak bencana seperti pada infrastruktur. Ia mengaku baru saja rapat sama instansi terkait. Mereka juga sangat memperhatikan untuk pemulihan insfrastruktur seperti jalan dan jembatan itu.

“Cuma terkait rumah warga tentu harus didata benar-benar berapa jumlah. Hanya kalau kita kemaren memang belum teranggarkan besar. Karena kalau kita anggarkan besar artinya kita berharap agar terjadi bencana,” tuturnya.

“Namun kalau di Badan Penanggulangaan Bencana Daerah biasanya ada dana dari pusat juga. Biasanya juga ada kebijakan khusus terkait dana tanggap darurat dan lain sebagainya. Intinya kita setuju selama untuk kebaikan bersama,” tegasnya.