Kadin Kalbar Tunggu Rencana Aksi Untuk Bekerja

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) telah dicanangkan oleh PBB secara resmi pada 25 September 2015.

TPB merupakan keberlanjutan agenda pembangunan paska MDGs untuk menjawab tantangan menjaga keberlangsungan dari proses pembangunan.

Konsep TPB sendiri lahir pada Konferensi PBB di kota Rio De Janeiro pada Tahun 2012, TPB sendiri lahir menggantikan MDGs yang berakhir pada Tahun 2015.

TPB berisikan 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator yang akan dicapai hingga tahun 2030 sedangkan TPB dilaksanakan berlandaskan 3 prinsip yaitu Universal, Integration dan No One Left Behind.

(Baca: Kasilog Rem 121/ABW Ingatkan Bahaya Hoaks Sebagai Proxy War )

Ada 17 tujuan yang tertuang di dalam TPB.

Kemudian disertai dengan 241 indikator dan 169 target. Fokus TPB pada tiga dimensi pembangunan, yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan yang saling terkait dan terintegrasi serta didukung pembangunan yang inklusi dan sarana pelaksanaannya.

Menanggapi itu, Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Kalimantan Barat, Santyoso Tyo menilai perlu adanya rumusan aksi guna bekerja dalam mendukung pemerintah dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan.

“Kami dari Kadin siap bekerja sama tapi harus ada rumusan aksi untuk bekerja,” kata Ketua Kadin Kalbar Santyoso Tyo, Minggu (24/9/2017) siang.

Menurut Santyoso rencana aksi yang dilakukan itu semestinya melihat dari potensi daerah yang bisa menjadi goal dalam target pembangunan berkelanjutan. Tentu dalam melihat potensi ini pelaku usaha juga ikut dilibatkan.

“Kami siap untuk mendorong agar tujuan ini tercapai,” jelasnya.

Selain itu Kadin juga berharap pemerintah segera memfungsikan jalur logistik darat untuk perdagangan internasional skala besar, untuk meningkatkan daya saing daerah dan memicu tumbuhnya industri hilir.

"Ini menjadi tujuan pembangunan Inland Port sebagai gagasan yang bisa segera direalisasikan. Dimana saat ini saat ini masih terhambat dengan UU yang perlu direvisi," katanya.

“Satu hal yang mesti dilihat mengapa itu dibangun. Tujuannya untuk mempermudah eksport dan import. Kami tetap sampai ini menjadi masukkan bagi pemerintah,” pungkasnya.