Ini Sejumlah Keluhan Developer Kalbar Ketika Bangun Rumah

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tingginya kebutuhan perumahan di Kota Pontianak menjadi peluang tersendiri bagi pengusaha properti di Kalbar. Pengembang pun terus berharap membaiknya penjualan dan daya beli masyarakat.

Namun selain perizinan, infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan vital masyarakat terutama pasokan listrik masih jadi permasalahan yang dihadapi pengembang.

Satu di antara pengembang Kalbar, Ramadan mengaku hingga saat ini untuk lokasi tertentu masih belum adanya kepastian terkait pasokan listrik.

"Hambatannya selain perizinan ya infrastruktur yaitu listrik. Belum ada kepastian untuk mendapatkan pasokan listrik. Sepertinya perlu penegasan seperti apa SOP pelayalan PLN," ujar Ramadan, Jumat (22/9/2017).

Padahal kata Ramadan percepatan yang dilakukan PLN akan sangat membantu pemerintah. Lantaran pengembang membangun perumahan subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Lambannya pasokan listrik pasca pengajuan kata Ramadan mempengaruhi pemasaran yang pada akhirnya berakibat pada tidak tercapainya program sejuta rumah.

"Kita notabene membantu pemerintah dalam mencapai program sejuta rumah. Tetapi justru untuk listrik kita tidak dibantu. Tidak ada kepastian penyediaan pasokan ke lokasi-lokasi yang didahulukan. Bahkan ada yang sampai setahun lebih setelah pengajuan belum dipasang," ujarnya.

Ramadan justru memuji pelayanan di daerah seperti Singkawang dan Sambas. Pasca lesunya daya beli berapa tahun terakhir ia mengaku membangun di daerah.

"Kondisi penjualan seperti di Singkawang dan Sambas masih cukup bagus. Pengajuan justru cepat di daerah seperti listrik contohnya," ujarnya.

Keluhan terhadap pasokan listrik juga disampaikan pengembang Kalbar, Isnaini.

"Listrik menjadi masalah karena lama proses pemasangannya. Kita sudah ajukan sejak Mei sampai sekarang belum pasang. Setahun lebih baru dipasang. Kita diancam oleh konsumen. Permasalahn serupa mungkin juga terjadi di daerah lain Kalbar," ujar pengembang yang membangun perumahan di Kubu Raya ini.

Ia mengaku memang ada beberapa perizinan yang prosesnya lebih cepat dari pada di Pulau Jawa. Namun sebagai pelaku usaha, tentu ia mengaku ingin lebih cepat dan efisien supaya usaha berjalan lebih baik lagi.

Percepatan pelayanannya kata Isnaini dibantu pemerintah lewat pp 64/2016 tentang percepatan perizinan untuk mempercepat program sejuta rumah.

"Kita berharap pelayanan sertifikat pemecahan sertifikat 4 bulan bisa sebulan, kemudian SKT menjadi sertifikat itu bisa 1-2 tahun harapannya bisa cepat lagi. Proses di bank saat ini 3 minggu. Seperti BTN normal 3 minggu. Itu sudah selesai. Jadi berkas konsumen lengkap, setuju atau tidak setuju," ujarnya.