Pemkab Ketapang Diminta Buat Regulasi Terhadap Anak Korban Asusila

Relawan Pendamping Sosial Ketapang, Hartati prihatin terhadap masih maraknya kasus asusila terhadap anak di Ketapang.

Penulis: Subandi | Editor: Rizky Zulham
Shutterstock
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Relawan Pendamping Sosial Ketapang, Hartati prihatin terhadap masih maraknya kasus asusila terhadap anak di Ketapang.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang membuat regulasi terhadap anak korban asusila tersebut.

Khususnya membebaskan biaya seperti pelayanan visum dan kesehatan bagi korban. Serta memberikan pendampingan maksimal secara gratis kepada anak tersebut. Ia menegaskan itu penting pada korban terutama bagi keluarga tak mampu.

“Regulasi yang mengatur tentang pembebasan pelayanan medis terhadap anak korban kekerasan seksual itu sangat penting,” katanya kepada wartawan di Ketapang, Minggu (20/9/2017).

(Baca: Disetubuhi Dua Bulan Lalu, Penderitaan Gadis 7 Tahun di Ketapang Terus Berlanjut )

Ia mencontohkan seperti kasus yang menimpan anak kurang mampu dari desa pedalaman di Ketapang. Menurutnya sudah susah payah datang dari jauh juga harus mengeluarkan biaya pemeriksaan kesehatan.

“Sepengetahuan saya terhadap korban-korban yang melakukan pemeriksaan itu biayanya menggunakan uang pribadi. Jadi saya harap kedepan bisa dibantu Pemerintah,” ungkapnya.

Diharapkannya kedepan pihak berwenang seperti DPRD dan Pemkab Ketapang konses memperhatikan persoalan tersebut. “Semua harus bersinergi untuk membuat regulasi tentang pembebasan pelayanan terhadap korban dan lain-lain,” ucapnya.

“Jadi DPRD dan Pemkab Ketapang harus segera membahas persoalan ini. Paling tidak segera dibuat Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pembebasan pelayanan kesehatan bagi korban di rumah sakit dan lain sebgainya,” lanjutnya.

Ia menambahkan korban juga tentu perlu bantuan seperti pendampingan, pemeriksaan hingga menjalani proses persidangan. Sehingga penanganan anak korban asusila tersebut terutama bagi keluarga tidak mampu agar bisa lancar dan maksimal.  

“Karena kalau tidak dibantu sedangkan mereka tidak mampu. Maka bisa saja penangan korban hanya sekadar saja bahkan mungkin dibiarkan berlalu begitu saja. Sehingga menjadi momok bagi korban ketika sudah dewasa,” jelasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved