Kalbar Defisit Bawang Merah dan Cabai

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kalimantan Barat mengalami defisit komoditas bawang merah dan cabai. Defisit ini dilihat dari banyaknya kebutuhan dan kurangnya produksi.

Untuk kebutuhan Kalbar bawang merah 1.597 ton per tahun untuk jumlah penduduk 4.861.738. Sedangkan produksinya 99 ton per tahun. Kemudian cabai kebutuhan 5.004 ton per tahun untuk 4.861.738. Sedangkan produksi 4.463 ton per tahun.

“Jadi dihitung dari produksi sendiri Kalbar masih defisit, dan itu data tahun 2016,” kata Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar Abdul Manaf, Sabtu (26/8/2017).

(Baca Juga: Hadiri Musrenbang, Gubernur Ingatkan Anggaran Tidak Defisit

Manaf menuturkan solusi yang ditawarkan untuk menutupi defisit itu adalah dengan menggalakkan program menanam di lahan gambut.

Program ini dikhususkan untuk komoditas bawang merah. Dari program tersebut didapatkan hasil produksi yang cukup bagus.

“Hasilnya sudah bagus, tinggal bagaimana mengatur masa tanam dan memfasilitasi permodalannya,” jelas Manaf

Lantas bagaimana dengan cabai? Menurut Manaf program yang digalakkan pemerintah ialah dengan tanam cabai di dirumah-rumah penduduk.

Melalui program ini diharapkan bisa menyelamatkan Kalbar dari inflasi cabai. Sebab defisitnya komoditas cabai dan tinggi harganya bisa menyumbang inflasi yang cukup signifikan

“Karena tidak termasuk bahan pokok, dampaknya hanya pada inflasi saja,” papar Manaf.

Secara keseluruhan ia menjamin ketersediaan bahan pangan di Kalbar sudah hampir mencukupi. Hanya saja ia mengingatkan kebutuhan pangan tidak hanya sampai ketersediaan stok saja, tapi juga harus menghasilkan program berkualitas guna menciptakan manusia yang berkualitas.

“Jadi tidak hanya tersedia stok saja, tapi distribusinya juga harus jelas sehingga bisa diakses masyarakat,” jelas dia.

Manaf tak menampik untuk masalah distribusi masih menemui kendala. Seperti terganjal akses khususnya di daerah pedalaman.

Padahal, itu termasuk indikator ketahanan pangan. Akses yang memadai bisa mempengaruhi nilai jual pangan dan daya beli masyarakat.