Ini yang akan Dilakukan Milton Crosby Jika Diusung Sebagai Gubernur Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mantan Bupati Sintang, Milton Crosby mendaftarkan dirinya sebagai calon gubernur Kalbar 2017-2023 melalui Partai Golkar, ia mengatakan akan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan mengutamakan pemekaran daerah.

"Saya mendaftar disini sebagai calon gubernur Kalbar 2018-2023 dari Partai Golkar. Tentunya karena bursa dibuka kita semua punya kesempatan yang sama, namun prosedur dan mekanisme kita ikuti supaya demokrasi kita di Kalbar semakin baik," ungkapnya, Kamis (13/07/2017).

Ia mengatakan, baru mendaftar pertama kali di Golkar, namun jika ada pembukaan dari partai lain juga akan mendaftar, supaya ada seleksi kepemimpinan Kalbar yang bisa di nilai partai, mana yang pas dan cocok serta ikuti peraturan yang ada.

"Yang jelas siapapun menjadi gubernur bukanlah orang yang baru, karena hanya menata kembali apa yang sudah ada misalnya infrastruktur apa yang kurang, ekonomi, keamanan, sdm dan sebagainya," katanya.

Baca: Jika Diusung Menjadi Cagub, Hildi Hamid Fokus Peningkatan IPM

Baca: Kader Golkar Inginkan Duet Norsan-Midji

Selain itu, kata dia, gubernur kedepan juga meningkatkan yang sudah ada kedepan karena dalam satu sistem Pemerintah Republik Indonesia.

"Hanya mungkin masing-masing orang punya fokus yang lebih tajam dan mengarah kepada hak yang lebih baik," katanya.

Ia menuturkan, mencalonkan gubernur karena ingin bagaimana mengangkat ekonomi rakyat, karena dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, bagaimana membangun ekonomi rakyat basis sumber daya alam dari tingkat desa sampai kota.

Lalu, Ia juga mengatakan, harus mulai menata kembali insfrastruktur karena ada kaitan dengan pembangunan ekonomi dan investasi.

"Kita juga harus menata kembali pemerintahan, menata bukan berarti merombak tetapi menginginkan adanya sebuah pemekaran baru, atau pembentukan daerah otonomi baru," ungkapnya.

Menurut Milton, Kalbar masih diberikan peluang untuk 25 total menjadi kabupaten kota baru sampai tahun 2025-2030, karena peluang yang juga grand desain pemerintahan pusat sudah ada.

"Saya juga salah satu narasumber, saya pikir peluang yang harus dikejar tentu mengikuti peraturan yang ada. Mulai aspek geografisnya, teknis, kelayakan dan keinginan masyarakat sepanjang masyarakat mau semua," ujarnya.

Karena melalui penataan daerah otonomi, kecamatan dan desa, Ia melihat salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.