Pemkot Sambut Baik Rencana Perbarui KK Setiap Tiga Tahun

"Apalagi sekarang sudah ada e-KTP, datanya akan saling berkaitan dan ada validasi.

Penulis: Syahroni | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK/SYAHRONI
Saat Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyambut baik kebijakan adanya wacana pemerintah pusat dalam membuat aturan setiap tiga tahun memper baharui data Kartu Keluarga (KK). Karena dikatakan Edi, hal itu juga untuk verifikasi dan validasi data.

Namun ia mengatakan jika wacana itu dilakukan dan diterapkan harus ada inovasi IT yang dilakukan, saat ini dalam sistem yang sudah berbasis teknologi, secara otomatis data di Dukcapil, misalnya umur dan lainnya sudah ada. Memang untuk hal lain seperti pendidikan harus ada pengajuan dari masyarakat untuk mengupdatenya.

"Administasi penduduk kota yang masyarakatnya lebih 600 ribu, jika tidak ditangani dengan cerdas dan berbasis IT, pegawai kita tidak akan mampu," jelasnya, Jumat, (19/5/2017).

Ia juga menyampaikan jika data-data sudah seharusnya terus diperbaiki bahkan sebisa mungkin secara otomatis.

"Apalagi sekarang sudah ada e-KTP, datanya akan saling berkaitan dan ada validasi. Ketika data itu diperlukan, hanya perlu dicetak ulang. Pertambahan penduduk terus bergerak, ada kelahiran, bertambahnya umur, selalu berubah baik masuk maupun pindah, maka memang harus ada sistem yang berbasis IT untuk menanganinya" tambahnya.

Selama ini Edi melihat, memang masyarakat tidak mau repot dalam melakukan perbaruan data secara mandiri. Masyarakat akan memperbaharuo jika memerlukan untuk kepentingan saja, tapi belum mempunyai kesadaran bahwa data-data yang ada sangat diperlukan.

"Selama surat keterangan tidak dibutuhkan, tentu masyarakat kita belum aware, tak tertarik mengurus surat keterangan sebagai lampiran pelengkap. Makanya nanti akan dipadankan dengan IT agar lebih mudah," ungkapnya.

Tak hanya pengelolaan yang berbasis teknologi, untuk pencetakan KK pihaknya akan menggelontorkan tambahan anggaran. Memang selama ini sudah ada anggaran khusus untuk itu.

"Namun jika dibuat per tiga tahun, tentu perlu dana tambahan, apalagi kebijakan itu dilakukan menyeluruh. Kita akan lihat, ada tidak kendalanya, yang penting tujuannya untuk verifikasi dan validasi data," pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved