BREAKING NEWS: Puluhan Warga Sungai Limau Datangi Kantor DPRD, Ini Tuntutannya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH  - Puluhan warga Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Mempawah untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap aktifitas sebuah perusahaan yang disinyalir belum mengantongi ijin, Jumat (12/5/2017).

Kedatangannya disambut langsung ketua DPRD Mempawah Rahmad Satria dan anggota DPRD lainnya, Sy M Saleh, Anwar dan Herman AP serta lainnya.

Kedatangan warga ini didampingi Camat Sungai Kunyit Iwan Supardi, Kapolsek Sungai Kunyit Ipda Dodi D Supono, Danramil 1201-14 Sungai Kunyit Kapten Karyadi, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup serta pihak perusahaan PT Energi Unggul Persada.

Satu diantara warga Sungai Limau Jupriono menuturkan kedatangan mereka ke DPRD ini adalah dalam rangka berharap perusahaan yang beraktivitas didesa mereka dapat menghentikan kegiatan segera karena belum mengantongi izin. "Intinya kami ingin perusahaan menyetop aktifitas pengerjaan," ujarnya.

Ketua BPD Desa Sungai Limau ini menambahkan perusahaan ini sendiri sudah melakukan aktifitas perusahaan sejak 2016 lalu kendati perijinan belum dikantongi.

"Masyarakat menerima investor pihak perusahaan manapun yang akan masuk, namun harus penuhi prosedur dulu," tukasnya.

Kepala Desa Sungai Limau, Siti Zulaiha menuturkan masuknya PT Sumatera Bulkers menjadi PT Energi Unggul Persada dikatakannya masih menjadi pertanyaan masyarakat sejauh ini.

Penyampaian masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sangat saya dukung, hanya masalah ketertiban saja," terangnya.

Ia mengatakan humas yang ditunjuk oleh kontraktor dikatakannya awalnya tidak mau mendengarkan keinginan masyarakat melainkan malah ngotot. "Padahal masyarakat ingin tidak ada aktifitas apapun sebelum adanya sosialisasi, tapi kontraktor tetap berkuat,"ujarnya.

Maka dari itu, ia berharap pihak perusahaan yang akan menunjuk kontraktor yang akan melakukan penimbunan jangan bersikap arogan dengan masyarakat. "Karena apa yang akan dibangun di masyarakat, jangan sampai kami masyarakat dikotak-kotakkan,"ujarnya. Bahkan ia berharap tak ingin pihak desa dibelakangi oleh perusahaan. "Maksud saya kalau datang kerumah orang itu salam dulu, tolonglah kami dihargai selaku desa,"ujarnya.

Warga lainnya, Tono menuturkan kenapa persoalan ini ke DPRD, dikatakannya pihaknya dari desa sudah cukup menampung aspirasi bersangkutan. Ia menuturkan pada November 2016 perusahaan datang ke desa untuk dicarikan lahan minimal 15 haktare untuk pembangunan pabrik CPO sekaligus conect ke pelabuhan. "Maka kami dari desa menghimpun lokasi -lokasi,"ujarnya. Awalnya pihak ini mengatasnamakan perusahaan PT Sumatera Bulkers hingga kemudian berlanjut sosialisasi.

Dijelaskann Tono,  pihaknya tidak menghalangi perusahaan manapun untuk berinvestasi didesa mereka. Hingga kemudian tak lama momen Presiden Jokowi datang ke Kijing pihak perusahaan ini bernama PT Energi Unggul Persada, dengan alasan manajemen tetap hanya berubah nama.

"Kemudian pada malam itu, masyarakat kami menyampaikan unek-unek mereka, intinya lingkungan 3 RT yang berdampak langsung dengan perusahaan ini berharap jangan dulu ada aktifitas sebelum sosialisasi dengan masyarakat kami,"jelasnya.

Namun dilapangan, pihak kontraktor dikatakannya tetap ngotot melakukan aktifitas. "Sehingga sempat ada bentrok kontraktor (bukan perusahaan) dengan masyarakat kami,"jelasnya.