Ketapang Selenggarakan Rakor Kependudukkan se-Kalbar

Citizen Reporter

Peliputan Humas dan Protokol Setda Ketapang, Alwiadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Se-Kalimantan yang diikuti sekitar 250 peserta dari Disdukcapil Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat (Kalbar),  dibuka secara resmi  Gubernur Kalbar yang diwakili Kepala Disdukcapil Provinsi Kalbar, Y Antonius R SE MSI. berlangsung di Hotel Borneo Emerald, Senin (8/5/2017).

Kepala Disdukcapil Ketapang sekaligus Ketua Panitia, Mansen SH dalam laporannya mengatakan, kegiatan rakor Disdukcapil se-Kalbar dilaksanakan setiap tahun secara bergantian oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/kota se-Kalbar.

“Rakor di Ketapang kali ini merupakan tahun ke 4, setelah yang pertama dilaksanakan di Kabupaten Sekadau, kedua di Sambas dan ketiga di Kapuas Hulu. Sekarang dilaksanakan di Ketapang,” kata Mansen.

Dijelaskan Mansen pada Rakor kali ini, Ketapang menjadi tuan rumah dengan dasar pelaksanaan, diantaranya, hasil kesepakatan seluruh peserta Rakor ahun 2016 di Kapuas Hulu yang menetapkan Ketapang sebagai tuan rumah pelaksanaan rakor.

Baca: BREAKING NEWS: Sejumlah Dosen dan Staff STIKES Yarsi Gelar Aksi Diam di Halaman Depan Kampus

Kemudian, Surat Gubernur Kalbar tentang penunjukan sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor kebijakan Adminduk terbaru tahun 2017

Bupati Ketapang, Martin Rantan menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang (Pemkab) dan pribadi mengucapkan selamat datang kepada para peserta Rakor dan nara sumber di kota Ketapang yang sangat kondusif ini.

Dirinya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan.

“Diucapkan terima kasih serta penghargaan atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemkab Ketapang sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan Rakor se-Kalbar tahun 2017 ini,” ucap Bupati dalam sambutannya,

Pemkab Ketapang dan pemerintah Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Kalbar, tentunya sudah berkomitmen untuk mempercepat perekaman e-KTP dan kepemilikan akta kelahiran, percepatan penyelesaian perekaman e-KTP bagi penduduk sangat mendesak dilakukan dalam rangka akurasi data penduduk serta tidak dapat dipalsukan.

“Point pentingnya adalah semua penduduk harus tercatat dan terekam dalam database kependudukan dan tidak ada data yang ganda” ujarnya.

Bupati Martin mengatakan, Rakor Kependudukan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Serta sebagai pelaksanaan dari salah satu Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

Yakni menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

“ program prioritas nasional dibidang pelayanan administrasi kependudukan, yaitu memenuhi hak-hak penduduk agar memiliki dokumen kependudukan” ucap Dia.

Program pemerintah dibidang tertib administrasi kependudukan tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.

Yakni mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju menuju masyarakat sejahtera.

Misi pertama, melaksanakan tata kepemerintahan yang baik.

Bupati meminta dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dengan cepat dan akurat dengan didukung aparatur yang bekerja profesional, jujur, inovatif dan disiplin serta tidak diskriminatif.

Rakor mengusung  tema melalui Rakor Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Se Kalimantan Barat, Kita Tingkatkan Singkronisasi Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan, Serta Optimalisasi Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan.

Menurut mantan anggota DPRD Ketapang ini menjadi isu sentral dan perlu didiskusikan bersama peserta rakor.

Sebab, administrasi kependudukan menjadi salah satu bagian dari program prioritas nasional dibidang pelayanan administrasi kependudukan.

Percepatan perekaman e-KTP bagi penduduk harus menjadi skala prioritas daerah dalam rangka akurasi data penduduk. Sekaligus mendukung percepatan target nasional.

“Melalui pembahasan dalam Rakor ini diharapkan ada kesamaan persefsi. Sehingga pelaksanaan perekaman e-KTP dapat berjalan baik dan dapat memenuhi target sebagaimana yang diharapkan,” kata Bupati.

Selain itu  Bupati menghimbau pelayanan administrasi kependudukan perlu ditingkatkan.

Sejalan dengan tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang harus memenuhi standar tekhnologi informasi, dinamis tertib dan tidak diskriminatif.

Hal ini dilakukan menurut Dia dalam rangka mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima terhadap permasalahan kependudukan.

Oleh karena itu, peran serta aktif dari semua pihak sangat dibutuhkan.

Mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, Disdukcapil dan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga masyarakat dimasing-masing wilayahnya.

Dalam mensukseskan program pemerintah dibidang tertib administrasi kependudukan, perlu dukungan dan kerjasama dari semua pihak dan solidaritas Disdukcapil selaku instansi pelaksana.

Selain itu, perlu dibangun kerjasama dengan pihak terkait. Seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, rumah sakit, sekolah, Perguruan Tinggi dan puskesmas serta penolong persalinan.

“Dalam kesempatan baik ini, mari lakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kita semua tidak ingin ada masyarakat yang belum tersentuh pelayanan administrasi kependudukan “  Imbau Bupati.

Jika kondisi ini masih ada, maka harus dapat menggugah kita semua terutama jajaran Disdukcapil, termasuk para camat, lurah, kepala desa, ketua RW dan ketua RT. Agar bekerja lebih keras lagi sehingga semua warga tersentuh pelayanan.

Hadir dalam acara pembukaan, Direktur Pendaftaran Penduduk Kemendagri, Drajat Wisnu  Setyawan, Direktur Bina Aparatur Kemendagri, Drs Handoyo Subagyo MMA, Gubernur Kalbar Diwakili Kepala Disdukcapil Provinsi Kalbar, Y Antonius R SE MSI, Bupati Ketapang, Martin Rantan SH dan Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus S Pd.

Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Joko Yuhono SH M, Waka Polres Ketapang, Kompol Reza Simanjuntak, Sekda Ketapang, H M Mansyur Msi, Para Asisten Bupati, Kepala Disdukcapil Se Kalimantan Barat, Kepala SKPD se Kabupaten Ketapang, Camat , Lurah dan Kades se Kabupaten Ketapang.