Cegah Penjualan Kunci Jawaban UN, Kapolres Kayong Utara Harap Keterlibatan Semua Pihak

Untuk pencegahannya kita harus melibatkan semua pihak. Kalau kita saja (Kepolisian) hanya kepada tindakan preventif, tindakan hukum.

Tayang:
Penulis: Muhammad Fauzi | Editor: Rizky Zulham

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Muhammad Fauzi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA – Terkait kasus penjualan kunci jawaban Ujian Nasional (UN), Kapolres Kayong Utara AKBP Arief Kurniawan minta keterlibatan semua pihak, karena diakuinya permasalahan kunci jawaban yang di perjual belikan selalu menjadi permasalahan setiap tahunnya.

“Menurut saya, untuk pencegahannya kita harus melibatkan semua pihak. Kalau kita saja (Kepolisian) hanya kepada tindakan preventif, tindakan hukum. Harus ada keterlibatan Dinas Pendidikan, pemerintah pusat, ini harus betul dicarikan solusinya, kenapa hampir setiap tahun bisa terjadi,” ungkap Kapolres Kayong Utara, Minggu (16/4/2017).

Melihat proses penyaluran Ujian Nasional setiap tahun, dikatakan AKBP Arief Kurniawan untuk terjadi kebocoran sangatlah kecil karena setiap lembar UN yang masuk di setiap Kabupaten selalu dikawal ketat. Namun kebocoran, dan jual beli kunci jawaban selalu terjadi di beberapa daerah.

Baca: Waspada, Modus Kejahatan di Kayong Utara Kerap Libatkan Anak Bawah Umur

“Kalau kita lihat soal UN ini dari pusat, Provinsi hingga disini (Kabupaten) selalu dikawal, kalau menurut saya kalau sudah seperti itu tingkat kebocorannya kecil sekali, terus orangnya dapat dari mana,”tuturnya.

Dirinya secara pribadi melihat, proses pencetakan Ujian Nasiolan memiliki potensi yang sangat rawan, sehingga perlu menjadi evaluasi pemerintah pusat terkait hal ini. Keterlibatan personil yang bersih diakuinya menjadi hal penting, karena jual beli kunci jawaban ini cukup menggiurkan, sehingga tidak jarang ada keterlibatan pihak tertentu di dalamnya.

“Kalau pendistribusiannya sangat kecil sekali, yang sangat rawan dan indikasi peluang itu ketika proses pembuatan percetakan, itu yang perlu diwaspadai. Itu menjadi wewenang pusat, setidaknya dari personil ataupun anggota yang dilibatkan untuk kegiatan tersebut harus betul-betul steril, kalau tidak akan terjadi seperti ini terus, sebentar lagikan SMP, habis itu SD, pasti akan terjadi lagi, “tungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved